Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Arwani Thomafi mengatakan, terkait masalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, persoalan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata masih menjadi yang tertinggi pada indeks kerawanan pemilu di 2019.

“Jadi penting untuk Mendagri mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan isu netralitas ASN ini, termasuk juga akurasi data pemilih,” ucap Arwani saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beserta jajaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Sehubungan dengan legislasi, Arwani menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas saat ini sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan sebagian tengah digodok, seperti terkait dengan Pemilu, Otsus Papua dan RUU Provinsi Bali.

Selanjutnya, mengenai isu-isu perbatasan negara, Arwani mengaku banyak mendapatkan informasi baru diantaranya fokus pemerintah dalam membangun 222 kecamatan di perbatasan, termasuk di beberapa daerah di kota-kota perbatasan.

“Saya kira itu akan menjadi bahan penting untuk bagaimana agar daerah kita, selain memenuhi standar pelayanan umum tapi juga menunjukkan pembangunan-pembangunan, tanpa melupakan isu-isu keamanan di daerah, termasuk juga soal isu-isu yang ada di Papua,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan beberapa hal yang menjadi bahan pembahasan pada Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI tersebut, antara lain yaitu mengenai masalah persiapan Pilkada serentak tahun 2020, masalah Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, persiapan pelaksanaan PON ke XX yang akan dilaksanakan di Papua, penanganan stunting, penyediaan air minum dan sanitasi masyarakat, serta dukungan dalam sensus penduduk tahun 2020.

“Pada rapat terdahulu sudah kami sampaikan menjadi prioritas untuk prolegnas tahun 2020, karena Undang-Undang Otsus Papua ini akan selesai tahun 2021. Jadi memang urgen dan perlu untuk dibicarakan ditahun ini dan selesai ditahun 2020,” jelas Tito.

Menjawab pertanyaan anggota dewan pada rapat kerja sebelumnya tentang persiapan Pilkada serentak tahun 2020, Tito menyampaikan, pada tahun 2020 akan ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Terbanyak ada di Sumatera yakni ada 87 pemilihan, yaitu ada 4 pemilihan gubernur, 70 bupati, 13 wali kota. Sementara di Pulau Jawa ada 55 pemilihan, yakni 45 Bupati dan 10 walikota. Untuk Sulawesi, 43 pemilihan yang terdiri dari 2 Gubernur, 36 Bupati, 5 walikota.

“Dukungan yang dilakukan oleh Kemendagri dalam rangka untuk Pilkada serentak ini, prinsipnya ada 4 poin, yang pertama adalah meyakinkan bahwa anggaran disiapkan oleh pemerintah daerah masing-masing melalui APBD, yang kedua ini ditandai dengan Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD), DP4 atau Daftar Potensial Pemilih untuk Pemilu yang sudah kami serahkan kepada KPU, selanjutnya menjaga netralitas ASN, dan yang keempat adalah menjaga stabilitas politik keamanan, ketertiban umum selama proses Pilkada berlangsung,” terang mantan orang nomor satu dilingkungan institusi Kepolisian Republik Indonesia itu. (dep/es)