Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Jumat (28/2/2020). Foto : Erlangga/Man

Komisi IX DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperbanyak pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA). Dorongan ini disebabkan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan bayi di Sulawesi Barat pada tahun 2019, yang rata-rata disebabkan oleh minimnya fasilitas kesehatan ibu dan anak yang tersedia di daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulbar beserta stakeholder kesehatan dan ketenagakerjaan Sulbar, di Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Jumat (28/2/2020). Felly berharap Pemprov Sulbar dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder, sehingga tingginya angka kematian ibu dan anak segera diatasi.

“Sulbar memang Provinsi yang bisa dikatakan baru, sehingga masalah pastinya masih banyak. Yang kita soroti adalah anak dan ibu yang tingkat kematiannya masih tinggi. Demikian terjadi sebab fasilitasnya belum menjangkau hingga ke daerah-daerah kecil di Sulbar. Mereka memiliki rumah sakit ibu dan anak, tetapi hanya di pusat saja. Sedangkan di daerahnya yang jaraknya sangat jauh banyak pernikahan dini terjadi. Ini juga perlu sosialisasinya terhadap pernikahan dini,” tegas Felly.

Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini berharap agar Pemprov dan Dinas Kesehatan Sulbar dapat bersinergi untuk segera memperbanyak bangunan sekurangnya paling tidak Puskesmas di daerah bagian Sulbar. Selain itu juga mereka diharapkan dapat memperbanyak penempatan tenaga kesehatannya untuk fokus memberikan pelayanan dan sosialisasi kesehatan.

“Dengan tersedianya fasilitas kesehatan yang banyak, keluarga-keluarga di daerah kita harapkan tidak perlu mengeluarkan uang banyak datang ke rumah sakit di pusat kota lagi. Kemudian tenaga kesehatan juga harus dapat memberikan sosialisasi yang baik terhadap angka kelahiran dan kematian. Jangan hanya sesar-sesar itukan mahal. Jadi kita mau bukan hanya promotif preventif, ini dibutuhkan kreativitas,” imbuh Felly.

Felly pun memahami bahwa dana alokasi khusus (DAK) di Sulbar masih sangat kurang jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi. Terlebih di tahun 2020 ini DAK tersebut mengalami penurunan, sebab di tahun 2019 untuk DAK Fisik Sulbar mendapat Rp 325,041 miliar dan DAK Non-Fisiknya sebesar Rp 124,123 miliar. Untuk itu ia mengaku bersama Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan peningkatan DAK Sulbar di tahun depan.

“Kami sadar sekali bahwa dana alokasi untuk Sulbar di tahun 2020 memang masih sangat kurang dibanding dengan masalah yang mereka hadapi. Kita tahu di tahun ini untuk DAK Fisiknya 318,355 miliar rupiah dan Non-Fisik sebesar 85,34 miliar rupiah. Untuk itu kami mendorong dan mendukung adanya peningkatan DAK ke Sulbar di tahun depan untuk mengakselerasi agenda pembangunan kesehatan mereka,” tukas legislator dapil Sulawesi Utara ini. (er/sf)