Komisi  V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memprogramkan perawatan rutin untuk jalan. Berdasarkan data yang ada, 80 persen jalan di seluruh Indonesia tidak dilakukan perawatan dengan baik, bahkan jalan-jalan tersebut menjadi kubangan air.

            Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Rendhy Lamadjido (F-PDI Perjuangan) saat rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan jajarannya, Senin (6/6), yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Rendhy menyesalkan banyak pembangunan jalan-jalan baru, tapi tidak diikuti dengan perawatan yang baik. Dia menilai Pemerintah asal membangun jalan, tapi tidak disertai dengan perawatan yang baik. “Rutinitas maintenance ini penting, jalan kan ada batas umurnya,” katanya.

            Kondisi jalan-jalan yang rusak parah ini dapat dilihat di berbagai provinsi maupun kabupaten/kota. Jika hal ini ditanyakan ke pusat, mereka mengatakan itu bukan menjadi kewenangan pusat. Dalam hal ini, apakah Pemerintah Daerah yang kurang perhatian atau kurangnya alokasi dana untuk melakukan perbaikan rutin.

            Tentunya, kata Rendhy, Pemerintah Pusat perlu memikirkan lebih jauh apakah maintenance ini perlu ditarik ke pusat. Karena hal ini menyangkut rakyat yang disengsarakan, jalan yang sudah rusak menjadi semakin rusak berat.

            Rendhy berharap, Kementerian PU betul-betul concern memikirkan masalah perawatan jalan ini. Bagaimana juga jalan-jalan ini dapat menyentuh kantong-kantong produksi yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian rakyat, sedangkan jalan-jalan menuju sentra produksi ini dalam keadaan rusak berat.   

            Senada dengan itu, anggota F-PG Hikmat Tomet menambahkan, program prioritas yang dijalankan Kementerian PU seharusnya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

            Selama ini 14 provinsi di seluruh Indonesia mengeluhkan kondisi jalan nasional dalam keadaan rusak parah. Jalan nasional yang menghubungkan dari pusat ke provinsi/kabupaten saja banyak yang rusak, bagaimana juga dengan jalan desa.

            Menurutnya, jalan desa ini juga perlu mendapatkan perhatian karena sentra-sentra produksi itu banyak juga yang berkembang dari desa. Kalau jalan desa ini mendapat perhatian yang baik, dia yakin kondisi ini akan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

            Untuk itu, Hikmat minta Kementerian PU melakukan evaluasi sebelum membuat program-program prioritas. Evaluasi program yang dijalankan di tahun 2010, tentunya dapat dijadikan acuan untuk membuat program prioritas di tahun 2011.

            Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow mempertanyakan strategi utama kementerian ini dalam memperkuat konektivitas nasional telah dijalankan.

            Karena menurutnya, banyak areal pelabuhan yang ada tetapi tidak ada akses jalan. Hal ini juga menjadi temuan Komisi V DPR saat mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

            Berdasarkan hasil temuan ini, Komisi V DPR telah memperjuangkan baik melalui fraksi maupun Badan Anggaran untuk diperjuangkan melalui program optimalisasi.

            Namun sangat disayangkan, awalnya program itu ada, di RKAKL program itu sudah tidak ada lagi. Yasti mempertanyakan mengapa program yang awalnya sudah ada  mendadak hilang begitu saja.

            Yasti menambahkan, program yang diajukan itu berdasarkan temuan hasil kunjungan kerja komisi, kunjungan spesifik maupun kunjungan perorangan. Dia berharap ada niat baik dari Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil temuan kunjungan kerja ini, sehingga aspirasi yang didapat Komisi V tidak sia-sia.   

            Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam paparannya mengatakan penanganan isu-isu strategis yang dijalankan kementeriannya salah satunya adalah implementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

            Menurut Djoko, strategi utama MP3EI adalah pengembangan koridor ekonomi yaitu pengembangan dan revitalisasi pusat-pusat pertumbuhan luar Jawa, perkuatan konektivitas nasional yaitu sinergi antar pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur dasar dan mempercepat kemampuan sumber daya masusia dan Iptek Nasional.

            Untuk mempercepat tujuan tersebut, ada beberapa strategi yang dijalankan yaitu pengembangan potensi daerah melalui enam koridor ekonomi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali- Nusa Tenggara dan Papua, Kepulauan Maluku).

            Djoko menjelaskan, tema pembangunan koridor ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi strategis masing-masing wilayah. Koridor Sumatera, dititikberatkan pada sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Koridor Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

            Sementara Koridor Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pertambangan nikel nasional, Koridor Papua-Kepulauan Maluku sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional, Koridor Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang Pariwisata dan pendukung pangan nasional.  

            Srategi lainnya yang dijalankan adalah pengembangan konektifitas intra dan inter koridor serta internasional, elemen utamanya salah satunya adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, bukan keseragaman.

            Terkait dengan jalan. Djoko mengatakan, kebutuhan anggaran Kementerian PU tahun 2010-2014 sebesar Rp 178,592 triliun. Dari anggaran itu, terbesar untuk alokasi program penyelenggaraan jalan yaitu sebesar Rp 99,787 triliun.

            Untuk tahun 2012, kegiatan prioritas Kementerian PU selain PNPM diantaranya juga pengembangan enam koridor ekonomi dan penguatan konektivitas nasional. (tt)