Hingga 18 Maret 2020, ada 227 kasus positif Covid-19, dengan 19 orang meninggal dunia dan 11 orang dinyatakan sembuh. Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan angka itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang persentase kematiannya tertinggi di dunia akibat virus Corona.

"Ini tidak main-main. Tindakan cepat, tepat, dan efektif harus diambil pemerintah jika tidak ingin beberapa hari ke depan ledakan kasusnya makin serius," ujar Anggia dalam rilisnya, Kamis (19/3/2020).

Legislator Fraksi PKB itu mengingatkan bahwa sampai ini masih banyak alat pelindung diri (APD) yang kosong di rumah sakit hingga ruang isolasi rumah sakit yang sudah overload. Pelaksanaan tes juga lambat. Anggia meminta ketersediaan Alat Perlindungan Diri (APD) diprioritaskan pemerintah.

Menurutnya, APD vital karena dokter dan perawat di garda depan penanganan pasien positif Covid-19. Kebutuhan ruang isolasi juga amat mendesak. Kemarin ada salah satu pasien dari Ciputat mengalami sesak nafas, belum mendapat tempat karena RS rujukan penuh semua. "Tidak ada waktu lagi. Pemerintah harus gerak cepat melakukan tes sesegera mungkin agar tahu statusnya, dan saling menjaga. APD juga harus jadi skala prioritas," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta agar dilakukan tes secara masif. "Karena positif Covid-19 di antara kita masih belum kelihatan. Jangan sampai seperti Iran, yang tiba-tiba membludak akibat lambatnya tes dan pencegahan sejak awal," katanya.

Anggia menganalogikan upaya pencegahan dan antisipasi Covid-19 seperti berperang dengan musuh yg tidak kelihatan. "Kunci penanganan ada dua. Pertama, tes supaya musuh kelihatan. Kedua, edukasi supaya kita saling menjaga,” ucapnya.

Dikatakannya, dua kunci utama ini harus menjadi langkah utama pemerintah saat ini. Masyarakat perlu terus disadarkan akan pentingnya saling menjaga satu sama lain. “Kita tidak tahu virus ini sedang berada di mana, menempel pada apa, dan kapan penularannya. Yang bisa dilakukan adalah saling mengingatkan terus agar rutin cuci tangan, hidup bersih dan sehat, mengikuti etika batuk dan bersin. Di sisi pemerintah dan pelayanan kesehatan, tes sangat urgen dilakukan agar antisipasinya lebih dini," tutur Anggia.

Edukasi juga tetap jadi kunci, sambungnya. Pemerintah perlu terus intensif meminta semua orang saling jaga. Layanan dimasifkan juga. Banyak pasien yang harusnya dalam pengawasan (PDP) tidak dapat tempat. Ini harus diatasi, tidak bisa penanganannya hanya bersifat standar saja.

Menyangkut soal pembiayaan, Anggia meminta agar masyarakat yang melakukan tes, dan pasien yang dirawat, baik berstatus ODP dan PDP dapat dibebaskan dari pembayaran. "Ini tanggung jawab negara. Pandemi ini amat serius dan butuh kebijakan-kebijakan serius pula. Jangan bayar, dan harus gerak cepat, tepat, dan akurat," imbuhnya.

Sementara terkait pertimbangan lockdown, ia menegaskan muara kebijakan pemerintah adalah aspek kemanusiaan. "Saya tahu banyak pertimbangan lockdown. Namun ini masalah kemanusiaan. Semua kebijakan politik, apapun, harus bermuara pada kepentingan kemanusiaan," pungkasnya. (dep/es)