Pemberian Stimulus untuk UMKM Sangat Tepat

02-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyebut bahwa langkah pemerintah memberikan dana stimulus kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dinilainya sangat tepat. Terlebih Menteri Koperasi dan UKM berjanji akan menebar insentif tersebut seluas mungkin agar dapat menjangkau 64 juta unit usaha kecil di Indonesia.

 

Hal tersebut ia ungkapkan dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran secara virtual yang disiarkan langsung melalui ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Ia menuturkan, dana mitigasi yang diberikan untuk menyelamatkan UMKM yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat kecil apabila tepat sasaran.

 

“Dua triliun ini dana mitigasi yang saat ini dikelola oleh Kemenkop UKM. Mudah-mudahan ini realisasi yang ke depan bisa dipertahankan seperti rapat yang lalu bahwa minimalnya untuk Kemenkop UKM ini ya butuh dana Rp 3 triliun gitu ya. Tentu saya pribadi akan mendukung penuh, karena kementerian ini adalah kementerian yang sangat berhubungan dengan rakyat secara langsung,” terangnya.

 

Politisi Partai Demokrat ini mengungkap bahwa selama ini Kemenkop UKM tidak bisa melakukan tugasnya secara maksimal karena anggaran yang diberikan melalui APBN bagi jenis kementerian yang berhubungan langsung kepada masyarakat ini terbilang sangat minim. Untuk itu dengan adanya dana stimulus ini diharapkan ke depan dapat diandalkan sebagai prime mover pembangunan.

 

“Seperti yang telah saya sampaikan dalam rapat kerja sebelumnya, bahwa dengan anggaran sekitar 900an miliar itu tidak ada efek yang bisa diandalkan bagi Kemenkop UKM untuk menjadi pendorong, pendobrak, ataupun bisa menjadi prime mover pembangunan di sektor koperasi dan UKM. Karena terlalu kecil stimulus yang disediakan oleh anggaran belanja negara. Sehingga ini momen yang dirasa tepat dan perlu didukung penuh,” jelas Herman.

 

Dalam pandangan yang sama Anggota Komisi VI DPR RI lainnya Mukhtaruddin mengatakan bahwa dalam situasi saat ini, UMKM mempunyai peluang besar berkontribusi untuk perdagangan dalam negeri yang tentu akan dapat meningkatkan usahanya. Sehingga peran Kemenkop UKM sangat dinanti dalam rangka percepatan realisasi tersebut. 

 

Menurutnya hal tersebut bisa dimulai dengan bekerja sama pada platform besar online, e-commerce, serta transportasi online terpercaya dengan cara memberikan kemudahan untuk koperasi atau UMKM bergabung dan melakukan perdagangan online melalui platform-platform tersebut. Politisi Partai Golkar ini juga mendorong Kemenkop UKM segera membentuk rencana jangka panjang guna mengantisipasi dampak dari pandemi yang melanda dunia ini.

 

“Secara jangka panjang kita lihat dampak wabah Corona ini tidak dapat kita prediksikan kapan akan berakhir dan berapa lama akan kita hadapi. Untuk itu kami menginginkan ada perilaku antisipasi atau perencanaan jangka panjang. Jadi kita tidak terpaku dengan penanganan jangka pendek atau sekarang, tapi juga harus diperhatikan atau dipersiapkan dari sekarang kebijakan dan langkah-langkah antisipasi dampak terburuk di masa yang akan datang,” tutupnya. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...