Pemerintah Harus Fasilitasi UMKM Produksi Masker Non-Medis

03-04-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima Susetyo. Foto : Geraldi/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima Susetyo berharap Pemerintah dapat membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk tetap beraktivitas melakukan produksi harian. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan desain dan melibatkan UMKM dalam menyediakan masker non-medis yang sebaiknya digunakan masyarakat ketimbang masker medis yang harus digunakan tenaga kesehatan yang sedang berjuang menanggulangi pandemic virus Covide-19.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM beserta jajaran yang disiarkan secara langsung melalui ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2020). Menurut Aria Bima dengan adanya wabah ini, usaha kecil sudah sangat kesulitan mendulang profit sehingga membutuhkan stimulus dari Pemerintah.

 

“Ini sangat penting ya. Jangan produk untuk masyarakat seperti masker diserahkan lagi ke perusahaan besar untuk memberikan geliat kepada UMKM atau pelaku garmen dan penjahit kecil semua bisa bergerak. Dan saya berharap ada model desain resmi yang dikeluarkan sehingga mereka bisa menyeragamkan standar yang dibutuhkan kita semua,” terang Aria.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga meminta Pemerintah membuat kebijakan terkait perbedaan masker yang harus digunakan masyarakat dengan tenaga medis untuk mengatasi kelangkaan produk masker. Mengacu kepada beberapa negara yang dapat menekan angka kematian akibat Covid-19, rata-rata negara tersebut menerapkan aturan lockdown mulut menggunakan masker non-medis.

 

“Ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Pemerintah dapat mengikutinya karena yang paling bisa menghalau itu menggunakan lockdown mulut atau mengkanalisasi mulut bagi masyarakat terdampak Covid-19 maupun yang belum. Itu adalah sosialisasi maskerisasi seluruh masyarakat yang ada. Di sana kalau tidak pakai bisa ditangkap. Saya harap Pak Menteri mendorong ini,” jelas Aria.

 

“Untuk pakaian yang menyangkut PDL maupun masker dan yang lainnya saya sangat berharap menteri bisa membuat semacam desain, agar para pengusaha kecil bisa terlibat di dalam penyediaan. Jangan kemudian misalnya masker kita serahkan secara keseluruhan kepada impor atau perusahaan besar. Segera dipublikasikan yang paling mudah masker non-medis ya buat desain, publikasi agar segera diproduksi secara masif,” pesan legislator dapil Jawa Tengah V itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...