Kerahkan Seluruh Sektor BUMN Tanggulangi Covid-19

04-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mendorong Kementerian BUMN untuk mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki dalam upaya pemerintah menanggulangi pandemi wabah Corona Virus Deseases 2019 (Covid-19) yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Menurutnya Menteri harus mengkonsolidasikan segala sektor BUMN untuk membantu masyarakat dan tenaga medis.

 

Hal tersebut ia sampaikan saat Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Menteri BUMN dan jajarannya secara virtual yang disiarkan secara langsung dari ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Seperti ventilator yang saat ini sangat dibutuhkan tenaga medis seharusnya dapat diproduksi oleh BUMN sektor manufaktur yang beberapa sudah mulai berhenti beroperasi.

 

“BUMN manufaktur banyak yang harus berhenti sementara kita membutuhkan sekali ventilator. Kalau berharap dari luar saya kira sangat terbatas. Negara lain juga sudah kelimpungan. Di sosmed itu sudah banyak ahli kita membuat alat ventilator sederhana dan bisa diproduksi massal. Saya kira itu perlu diperhatikan peluang ini karena di samping bisa menjaga BUMN bisa bekerja, dan hasilnya juga kita butuhkan,” terang Deddy.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini kemudian menambahkan bahwa hotel-hotel yang dimiliki oleh BUMN juga harus dapat difungsikan sementara sebagai rumah sakit darurat dalam situasi seperti sekarang ini. Ia juga meminta Bank BRI yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil dapat turun langsung dengan memberikan produk-produk pinjaman untuk mengakomodir kehidupan harian masyarakat.

 

“Kami mohon BRI untuk ditugaskan juga turun sekarang karena pada titik ini rakyat kecil yang paling terdampak dan mau tidak mau mungkin membutuhkan juga. Misalnya untuk modal harian di pasar, juga katakanlah untuk melaut butuh membeli solar dan sebagainya. Saya kira ini juga perlu diperhatikan dan BRI yang paling tepat untuk turun tangan menghadapi ini, karena belum tentu semua terjangkau oleh pusat,” jelas Politisi dapil Kalimantan Utara tersebut.

 

Pandemi Covid-19 di Indonesia ini diprediksi Deddy akan berlangsung cukup lama, sehingga menurutnya Indonesia akan membutuhkan waktu recovery usai pandemi nanti selama enam hingga sembilan bulan. Dalam kurun waktu tersebut, ia menilai merupakan tugas BUMN untuk mengerahkan seluruh energinya mengembalikan kondusifitas Indonesia yang sudah tersita oleh wabah ini.

 

“Apa yang ada di depan mata kita ini, saya kira nanti sekitar enam sampai sembilan bulan seluruh BUMN harus dikerahkan supaya kita mampu membantu pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai agent of change dan sebagai pionir-pionir Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Jadi perlu segera ini dikerjakan,” imbuhnya.

 

Deddy pun mengapresiasi langkah tepat yang dilakukan Menteri BUMN dengan ikut berdiri di garis terdepan mempersiapkan segala kebutuhan negara untuk memerangi Covid-19. “Namun langkah ini harus tetap berada dalam horizon BUMN, sehingga ketika pandemi selesai Kementerian BUMN tidak perlu memulai dari nol dan mengikuti yang sudah berjalan,” tukasnya. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...