Laporan Keuangan BUMN Harus Tetap Relevan

16-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto : Azka/Man

 

Wabah Covid-19 sangat berdampak kepada seluruh kekayaan perusahaan, tak terkecuali perusahaan BUMN. Sebab dengan menurunnya pendapatan perusahaan, tidak sebanding cost operasional yang dikeluarkan di tengah pandemi ini. Di tengah badai ini, Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mengingatkan agar para perusahaan BUMN tetap relevan perihal penyajian laporan keuangannya.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melakukan rapat dengar pendapat secara virtual dengan BUMN sektor energi, Kamis (16/4/2020). Amin berharap laporan keuangan nantinya tidak dihias sedemikian rupa (di make-up) oleh BUMN, agar seluruh stakeholder dapat melihat fakta bahwa memang BUMN ini mengalami penurunan berarti.

 

“Saya minta ke depan dampak dari wabah Covid-19 ini nanti dalam laporan keuangan itu diungkapkan secara full disclosure tidak ada make up terhadap laporan keuangan ini. Bahwa memang BUMN ini mengalami penurunan yang berarti dalam hal laba misalnya malah rugi karena terdampak ini,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

 

Menurutnya selama ini sering ia saksikan ada beberapa BUMN yang kerap mempercantik laporan keuangannya untuk sekedar menutupi permasalahan internal yang terjadi. Ia berharap hal tersebut tidak dilakukan karena memang kondisi pandemi ini dampaknya sangat terasa di seluruh perusahaan BUMN terutama yang memiliki utang dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS).

 

“BUMN kita khususnya Pertamina dan PLN ini memiliki utang yang sangat besar dan sebagian besar dalam bentuk dolar sementara dolar sekarang pada saat yang bersamaan naik secara signifikan dan ini saya minta ke depan dampak dari wabah Covid ini nanti dalam laporan keuangan itu diungkapkan secara gamblang saja. Jangan masih melakukan revaluasi aset, sehingga wajah balance sheet kita tetap masih bagus,” tukas legislator dapil Jawa Barat IV itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...