Komisi VI Pertanyakan Skenario PLN Mitigasi Risiko Pandemi Covid-19

16-04-2020 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Runi/Man

 

Hingga saat ini belum bisa diprediksi kapan dampak pandemi virus Corona (Covid-19) ini akan berakhir. Terkait hal tersebut, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direksi PLN, PGN dan Pertamina, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengharapkan ada skenario dan langkah kebijakan yang segera dibuat oleh pihak PLN dalam memitigasi risiko terhadap situasi yang ada.

 

“Saya harapkan dari PLN ada beberapa skenario (langkah) untuk memitigasi risiko terhadap situasi ini, baik customer maupun korporasi," ucap Aria Bima dalam RDP virtual Komisi VI DPR RI dengan Direksi PLN, PGN dan Pertamina, Kamis (16/4/2020).

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menambahkan, untuk skenario dampak ringan yang sudah dilakukan, seperti yang telah disampaikan oleh Dirut PLN dalam paparannya yakni kebijakan bagi pelanggan PLN yang 450 volts maupun yang 900 volts, yang jumlahnya mencapai 31,19 juta pelanggan.

 

“Itu saya lihat pada dampak ringan, yang kemungkinan sampai (bulan) Juni. Namun tolong ada juga skenario dampak menengah yang mungkin akan sampai September atau Desember. Yang rentan masyarakat miskin itu tidak mendapatkan pekerjaan atau di PHK. Hal ini tolong dipikirkan skenarionya seperti apa," ujar Aria Bima.

 

Ia menilai, mungkin pelanggan PLN yang 900 volts sekarang masih bisa membayar tagihan atau membeli token listrik, tetapi ada kemungkinan, supir ojek atau ojek online (ojol) ini tidak lagi bisa bayar. "Oleh karenanya perlu ada skenario, jangan sampai nanti ada gejolak dan tentunya akan berpengaruh pada korporasi," tandas Aria Bima.

 

Kemudian, lanjut Aria Bima, skenario langkah yang tidak akan terkendali sampai tahun 2020 ini, PLN sudah mempunyai langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk korporasi dan butuh keputusan politik DPR RI dan juga Pemerintah, mengingat beratnya situasi keuangan PLN. “Keputusan ini harus ada keputusan politik. Maka kami berharap ada satu skenario-skenario untuk (dampak) ringan, menengah, dan berat buat PLN," pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...