Subardi Nilai Pengusaha Farmasi Harus Hasilkan Produk Obat Terbaik

27-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Subardi. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengatakan seluruh gabungan pengusaha farmasi Indonesia harus memiliki analisa kuat dan tepat dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan masyarakat di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Para pengusaha farmasi diharapkan dapat menghasilkan produk terbaik serta aman dikonsumsi.

 

“Sebagai gabungan pengusaha farmasi harus memiliki analisa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jumlah atau kualitas serta spesifikasi dari obat tersebut, apalagi saat wabah virus Corona ini. Dengan begitu kita jadi tahu bahan apa yang digunakan aman atau tidaknya,” papar legislator dapil DI Yogyakarta itu saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Ketua Gabungan Farmasi Indonesia, Asosiasi Pertekstilan dan Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat secara virtual, Senin (27/4/2020).

 

Subardi menyarankan, dalam menghasilkan dan memproduksi kebutuhan obat-obatan masyarakat pengusaha farmasi yang ada di Indonesia harus mengutamakan bahan baku dari dalam negeri. “Kita ingin tahu apakah produk obat yang dihasilkan menggunakan bahan dari dalam negeri. Memang kita ingin bahan lokal saja, karena bagus untuk negara daripada impor,” imbuh politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.

 

Lebih lanjut Subardi menilai saat pandemi virus Corona menyebar sudah banyak harga kebutuhan yang melambung tinggi. Untuk itu, pengusaha farmasi Indonesia harus bisa menyesuaikan harga obat-obatan, sehingga terjangkau dan dapat dibeli oleh banyak kalangan masyarakat. “Pengusaha farmasi harus bisa menstabilkan harga. Jangan memberatkan, sehingga bisa dijangkau oleh banyak masyarakat, karena ini berhubungan dengan kesehatan masyarakat,” pesan Subardi sembari menutup pernyataannya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...