BUMN Transportasi Diminta Pertahankan Performa di Tengah Pandemi Covid-19

30-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta perusahaan plat merah khususnya BUMN klaster transportasi untuk tetap dapat mempertahankan performanya meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19. Nevi mengungkapkan, berdasar tren statistik Covid-19 di Indonesia, bulan Mei diprediksi masih menjadi situasi yang tidak menguntungkan bahkan menuju masa paling puncak kondisi pandemi Covid-19 ini.

 

Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, angkutan penumpang baik darat, laut dan udara penyeberangan masih mati, kecuali untuk logistik. Untuk itu, pada persoalan logistik, BUMN transportasi mesti mampu menjadi terdepan dalam profesionalitas untuk memastikan distribusi pangan dan alat kesehatan tersalurkan ke seluruh wilayah Indonesia.

 

"BUMN transportasi harus mampu berkoordinasi dengan BUMN klaster Pangan dan farmasi agar distribusi segala macam produk pangan dan alat kesehatan," ujar Nevi dalam rilisnya, Kamis (30/4/2020). Ia juga mengingatkan BUMN transportasi, beberapa provinsi Indonesia mengalami defisit pangan. Defisit pangan di berbagai provinsi tersebut mestinya dapat didukung wilayah Indonesia lain yang masih surplus, asalkan ada proses distribusi yang baik.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, Komisi VI DPR RI akan memberikan teguran atau sangsi tegas kepada kementerian BUMN dan jajaran direksi BUMN transportasi apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan keterlambatan distribusi kebutuhan pokok, obat dan alat kesehatan ke seluruh wilayah NKRI.

 

Di sisi lain, Nevi mengapresiasi dan mendukung BUMN transportasi untuk tidak melakukan PHK dan tetap memperhatikan hak-hak karyawannya sesuai kondisi perusahaan. Ia menyampaikan, masyarakat Indonesia masih sangat berharap akan pelayanan yang dilakukan BUMN transportasi pada urusan transportasi publik. Ada sekitar 270 juta masyarakat Indonesia yang menunggu peran BUMN Transportasi agar distribusi logistik berjalan baik.

 

“Saat ini sudah mulai kelihatan ada hambatan pada urusan distribusi logistik. Kapal sulit bersandar. Terminal serba sulit menjalankan protokol. Bahkan sudah terasa di masyarakat, pelayanan logistik sehari sampai tidak dapat dijanjikan," ucapnya.  Ia menyarankan, BUMN transportasi segera menyusun langkah dan strategi baru untuk kebaikan perusahaan pasca Covid-19.

 

Menurutnya, efisiensi inovasi dalam masa pandemi sangat diperlukan agar perusahaan tetap survive. Perusahaan juga harus bersiap memperkuat operasional atau re-starting transportasi begitu dilakukan pelonggaran pasca Mei atau Juni mendatang. Kesempatan tersebut menjadi saat yang tepat untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

 

“Komisi VI sepakat untuk meminta BUMN Transportasi menyusun dan mengimplementasikan strategi restrukturisasi usaha secara keseluruhan yang meliputi operasional, kecukupan modal, model bisnis dan pengaturan arus kas perusahaan. Semua ini untuk meminimalisir dampak wabah Covid-19 terhadap perusahaan, baik saat ini maupun pasca wabah untuk recovery,” pungkasnya. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...