Direksi Harus Pertahankan Nama Besar Garuda Indonesia

30-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto : Azka/Man

 

Utang sejumlah perusahaan pelat merah (BUMN) akan mengalami jatuh tempo di tahun ini dan salah satu yang terberat adalah PT Garuda Indonesia (persero) yang dihadapkan pada pelunasan sukuk global sebesar 498,99 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang akan jatuh tempo di Bulan Juni tahun ini. Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK untuk itu meminta agar Direksi mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menjaga nama baik perusahaan ini.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat dengan para Direksi BUMN sektor transportasi yang terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT ASDP, PT KAI, dan PT Pelni yang dilangsungkan secara virtual pada Rabu (29/4/2020). Menurut Amin ia percaya pada kapasitas Garuda yang selama ini memiliki pasar yang bersifat captive sehingga harus dimaksimalkan.

 

“Harapan saya, sekali lagi agar nama besar garuda ini tetap terjaga dan kinerjanya bagus. Karena memang garuda ini selain nama baik juga ada pangsa pasar yang sifatnya menjadi captive market yang saya kira memang tidak layak untuk rugi. Entah itu umroh atau haji karena berkaitan dengan soal kebijakan karena pemerintah yang atur,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa memang dibutuhkan usaha ekstra keras dalam rangka menambal permasalahan yang sangat banyak di tubuh perusahaan Garuda, untuk itu ia meminta elaborasi dari tiap direksi untuk mengantisipasi ini. Selain itu, Amin juga meminta agar Garuda segera mempersiapkan strategi jangka pendek dalam rangka penyelamatan perusahaan dari dampak Covid-19.

 

“Minimal sampai akhir tahun apa yang akan dilakukan oleh Direksi Garuda terkait dengan dampak dari Covid, karena sebelum ada Covid saja Garuda ini sudah megap-megap. Kemudian terkena dampak Covid ini malah terpukul dua kali kanan kiri yaitu occupansi yang sangat menurun kemudian kurs rupiah yang sangat melemah tentu ini sangat berdampak pada keuangan perusahaan,” jelas Politisi dapil Jatim IV ini. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...