Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi. Foto : Azka/man

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara merupakan media Pemerintah yang memiliki nilai sejarah yang besar yang masih berdiri hingga saat ini. Namun nama besar tersebut seakan terbenam di balik masifnya perkembangan teknologi informasi digital. Untuk itu Baidowi mendorong kreativitas para pegawai LKBN Antara untuk tetap eksis di bidangnya.

Hal tersebut ia nyatakan dalam rapat Komisi VI DPR RI dengan PT. Telkom Indonesia dan LKBN Antara membahas langkah penanggulangan Covid-19 secara virtual, pada Selasa (5/5/2020). Menurut politisi yang akrab disapa Awi ini, dalam memproduksi berita di era modern ini dibutuhkan kecepatan dengan tetap memperhatikan data dan fakta. Hal ini menurutnya tidak dijadikan acuan oleh Antara.

“Padahal ini instrumen negara sama halnya dengan RRI dan TVRI di sisi yang lain memiliki keunggulan jaringan dibanding dengan pesaing-pesaing lain, khususnya yang dari swasta. Namun demikian dalam beberapa hal seringkali masih kalah cepat, khususnya di online-nya. Kalau ditanya ke masyarakat media mana yang paling digunakan, barang tentu Antara ini tidak disebut,” ujarnya.

Belum lagi munculnya pesaing-pesaing telah berpengaruh terhadap income LKBN Antara sendiri. “Disebutkan tinggal beberapa, 300 kalau tidak salah, media yang masih berlangganan Antara secara resmi. Selebihnya banyak yang tidak resmi. Kita tahulah di lapangan seringkali teman-teman titip sana-titip sini, termasuk dari sumbernya Antara diambil secara tidak resmi,” tambah Awi.

Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini memahami bahwa LKBN Antara saat ini memang diberikan kebijakan khusus berupa Public Service Obligation (PSO) oleh Pemerintah. Dengan adanya PSO ini, LKBN Antara dipastikan mendapat subsidi dari Pemerintah. Namun Awi berharap LKBN Antara tetap dapat meningkatkan kreativitas dan inovasinya untuk tetap eksis di Indonesia.

“Kita tahu bahwa LKBN Antara mendapat penugasan dari Pemerintah dalam hal ini melalui PSO. 'Penyakit' lembaga yang seringkali mendapatkan pso itu kurangnya inovasi atau kurangnya kreasi. Kami berharap ini terjadi pada LKBN Antara. Inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi yang dilakukan lkbn antara kami harapkan terus ditingkatkan supaya bisa menjaga keseimbangan perusahaan,” tukas legislator dapil Jawa Timur XI itu. (er/sf)