Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Foto : Arief/mr

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif sejumlah mitra kerja, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar Rp 1,509 triliun, pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 5,278 triliun, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp 192,6 miliar.

"Besaran pagu indikatif Kementerian PPN/Bappenas tersebut ditujukan untuk program perencanaan pembangunan nasional sebesar Rp 760,4 miliar dan dukungan manajemen sebesar RP 749,1 miliar. Berdasarkan sumber danam pagu indikatif tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 1,380 triliun, pinjaman sebesar Rp 82,430 miliar, dan dana hibah sebesar Rp 46,590 miliar," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi saat membacakan kesimpulan rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Berikutnya, besaran pagu indikatif Badan Pusat Statistik (BPS) secara rinci untuk program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) senilai Rp 2,281 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp 2,996 triliun. Sedangkan berdasarkan sumber dananya, berasal dari rupiah murni sebesar Rp 5,255 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 23,4 miliar.

Sementara, pagu indikatif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2021  diperuntukkan bagi pengadaan barang dan jasa nasional senilai Rp 82,5 miliar dan dukungan manajemen senilai Rp 110,1 milar. Angaran tersebut secara keseluruhan bersumber dari rupiah murni, tanpa adanya sumber lain.

"Komisi XI DPR RI mendukung usulan dana tambahan anggaran pagu indikatif LKPP Tahun 2021 untuk mewujudkan transformasi pengadaan barang dan jasa. Terkait BPS, Komisi XI merekomendasikan peninjauan ulang sesuai kebutuhan mengenai rencana pemotongan anggaran Sensus Penduduk 2020," pungkas Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini. (alw/es)