Anggota Komisi V DPR RI Herson Mayulu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Herson Mayulu mengingatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memperhatikan ketahanan pangan masyarakat, terutama di dalam program pemulihan ekonomi. Secara khusus, ketahanan pangan yang ada di desa. Herson menyoroti program yang telah disusun Kemendes seperti penguatan lumbung desa yang belum merata.

Tak hanya itu, Herson kurang melihat adanya gebrakan pertanian dalam program Kemendes. Pemaparan tersebut disampaikan Herson dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, yang diselenggarakan secara virtual dan fisik di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

“Padahal, dalam pemulihan ekonomi ini langkah yang akan diambil nanti salah satunya di Kemendes ini adalah optimalisasi komoditas unggulan desa. Saya melihat, ada desa yang prioritas menanam cabai rawit. Serta, ada desa yang mengutamakan menanam pohon pisang dengan buahnya nanti menjadi hasil produksi dari masyarakat sendiri. Ini saya sudah lihat dari berbagai desa. Nah, ini perlu penguatan di tahun 2021,” lanjut Herson.

Di sisi lain, ia mendesak jajaran Kemendes memperhatikan kesejahteraan pendamping desa. Menurut Herson, pendamping desa adalah petugas-petugas yang penuh resiko turun ke desa dengan berbagai keterbatasan. Herson menyayangkan, tidak tersedianya fasilitas alat pelindung diri untuk pendamping desa.

Bahkan, ungkap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, gaji pendamping desa tidak sepadan untuk biaya operasional dalam sebulan. Untuk itu, Herson kembali menegaskan agar Kemendes memperhatikan kesejahteraan pendamping desa. Mengingat, tutur Herson, jika ingin berupaya mengoptimalkan peran pendamping desa maka juga harus diperhatikan kesejahteraan pendamping desa.

“Mereka ini sudah harus ada jaminan. berapa penghasilan mereka sebulan. Sehingga, betul-betul harapan kita utuk desa itu bisa membangun melalui peran teman-teman ini akan terwujud di masa mendatang. Ini kalau kita sepakat pembangunan itu kita mulai dari desa,” tandas legislator dapil Sulawesi Utara itu. (pun/sf)