Evita Nursanty: Prioritaskan Segera Ketahanan Industri Hulu

25-06-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Azka/Man

 

Pandemi virus Corona (Covid-19) telah memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia industri di Indonesia. Sulitnya mengimpor bahan baku dari luar Indonesia pada akhirnya harus disikapi secara cepat oleh Pemerintah. Indonesia menjadi melek terhadap kebutuhan pengembangan industri bahan baku agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.

 

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Ia berujar bahwa Menperin harus segera memperbaiki roadmap 2021 untuk memprioritaskan ketahanan industri hulu Indonesia.

 

“Kita tahu pascapandemi ini kita menjadi melek bahwa ketahanan industry kita sangat lemah. Kita bisa melihat saat ini apa kekuatan kita apa kelemahan kita. Kita harus melakukan perubahan di dalam roadmap kita ke depan. Kita tahu kelemahan utama kita adalah tidak memiliki bahan baku. Itu kelemahan kita,” tuturnya.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan selama ini Indonesia hanya fokus pada industri perakitan yang kebutuhan impornya hingga 90 persen. Ia memandang, kenaikan impor dalam beberapa bulan hingga terjadi pandemi merupakan salah satu sinyal yang menunjukkan bahwa beberapa industri intermediate goods (antara) di Tanah Air sulit berkembang. Sehingga, industri hilir masih harus melakukan impor.

 

“Yang harus kita lihat ke depan bahwa industri bahan baku itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Sehingga ketika kita ditempa oleh wabah atau apapun kita itu sudah siap, kita tidak tergantung dengan impor. Bagaimana pak menteri ini apakah itu nanti swasta saya rasa ke bumn ya, bagaimana industry strategis BUMN ini bisa kita ajak, kita tarik untuk membangun yang namanya industry bahan baku,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...