Angota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan. Foto : Arief/Man

Sebagai instrumen pengawasan pengelolaan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa dikatakan berhasil apabila penyimpangan keuangan negara semakin berkurang. Meski begitu, Angota Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengharapkan lembaga auditor tersebut semakin produktif dalam menghasilkan berbagai temuan penyelewengan anggaran.

“BPK semakin hari harus semakin produktif memberikan temuan-temuan, terutama bagaimana setiap rupiah, baik yang ada dalam APBN dan APBD, maupun pada anggaran BUMN, digunakan untuk mencapai tujuan kita mendirikan republik ini sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945,” kata Marwan saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPK, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2020).

Untuk bisa melakukan hal tersebut, politisi Fraksi Partai Demokrat ini memberikan parameter yang bisa digunakan, yakni audit kinerja. Hal ini penting mengingat audit reguler yang selama ini dilakukan dinilainya ‘kurang nendang’, karena dari sekian banyak temuan yang dilakukan belum ada terobosan baru yang berarti. 

“Selama ini kalau kita sudah melakukan audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) itu sudah ada maksud dan tujuan, sudah terindikasi sesuatu yang mungkin menyimpang. Maka yang paling baik adalah bagaimana BPK itu melakukan audit kinerja, semakin banyak audit kinerja yang dilakukan, kemudian audit tersebut memberikan rekomendasi untuk efektivitas penggunaankeuangan negara, maka BPK bisa dikatakan berhasil,” paparnya.

Terkait dengan anggaran penanganan Covid-19, Marwan berharap adanya cara-cara ekstra di luar kebiasaan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan anggaran negara tersebut. BPK, dan BPKP, harus mampu memastikan setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, mengingat besarnya anggaran atas nama virus Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

“Anggaran Covid-19 ini luar biasa bahkan lebih dari Rp 600 triliun, belum lagi di geser-geser lagi karena Perpres 54/2020 belum direvisi, masih ada perubahan defisit, perubahan PEN, belum lagi APBD yang masih geser-geser, belum kita hitung berapa banyak APDB seluruh Indonesia yang bergeser. Ditambah lagi dana desa, yang aturan mainnya belum matang tetapi pelaksanaannya sudah jalan karena kebutuhan,” paparnya.

Untuk itu, guna mendukung kompleksitas kinerja lembaga auditor keuangan negara m harus diimbangi dengan anggaran pengawasan dan pemeriksaan yang memadai. Jika nantinya penambahan anggaran disetujui, Marwan mengimbau agar anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan audit kinerja dan fungsi pencegahan penyimpangan keuangan negara. (alw/sf)