Anggota DPR Pertanyakan Target Jaringan Gas Subsidi

06-07-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar. Foto : Dok/Man

 

Presiden Joko Widodo menargetkan pada tahun 2022 sudah terpasang dua juta sambungan jaringan pipa gas bersubsidi ke rumah-rumah masyarakat. Anggota Komisi VII DPR RI Zulfikar, mempertanyakan reaslisasi dari target tersebut. Ia menyampaikan, hingga saat ini yang sudah terealisasi baru berjumlah 870 ribu sambungan.

 

“Presiden menargetkan tahun 2022 akan ada sambungan jaringan pipa gas subsidi sebanyak dua juta sambungan. Namun hingga saat ini baru terpasang sebanyak 870 ribu sambungan. Apa memungkinkan target yang ditetapkan tersebut tercapai pada tahun 2022 mendatang,” tanya Zulfikar dalam rapat dengar pedapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (6/7/2020).

 

Selain itu politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan, pihaknya kerap mendapat keluhan dan aspirasi dari masyakat di dapilnya Banten III terkait jaringan gas subsidi ini. Dimana pemasangan Jargas subsidi ini hanya bisa dimiliki melalui pimpinan daerah setempat. Sementara itu ada pimpinan daerah yang tidak membangun komunikasi dengan masyarakat terkait jargas subsidi ini.

 

“Apa karena birokrasi dan lain sebagainya ini rakyat dikorbankan. Saya contohnya di daerah Tangerang ada wilayah Sekneg (Sekretaris Negara) yang sudah mengajukan jargas di wilayahnya selama delapan bulan lebih, namun hingga kini belum terealisasi atau belum terwujud. Jangan sampai sulitnya komunikasi dengan pimpinan daerah itu menyebabkan kesulitan membangun jargas subsidi,” ungkapnya.

 

Menurutnya, apa yang terjadi di dapilnya tersebut, bukan tidak mungkin juga banyak terjadi di daerah lain di Indonesia. Ia berharap ada metode tersendiri dari PGN agar jargas subsidi juga bisa didapatkan masyarakat tanpa terlebih dahulu harus mendaftar melalui pimpinan daerah. Pasalnya jika harus mendaftar pembangunan jargas non subsidi, saat ini harganya bisa mencapat Rp 7 juta. Hal tersebut cukup memberatkan masyarakat, sehingga tidak sedikit masyarakat tetap memilih menggunakan tabung gas elpiji 3kg. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...