Komisi V DPR RI mengapresiasi atas predikat yang diraih dalam audit keuangan BPK dimana Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa paragraf penjelasan (WTP murni).

            Komisi V DPR juga memberikan apresiasi kepada Badan Pelaksanaan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel BPLS) yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan catatan dan selanjutnya meminta untuk mempertahankan dan terus meningkatkan status tersebut pada masa yang akan datang.

            Demikian salah satu kesimpulan yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Sujono saat memimpin rapat dengar pendapat dengan BMKG, Bapel BPLS, Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BP-BPWS), Rabu (13/7) di gedung DPR.

            Pada kesimpulan tersebut, Komisi V DPR secara khusus mengapresiasi BMKG yang berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 9 (sembilan) temuan BPK telah ditindaklanjuti.

            Rapat dengan Badan-badan yang menjadi mitra kerja Komisi V pagi itu dengan agenda pokok evaluasi laporan keuangan Tahun 2010 di masing-masing Badan tersebut.

            Selain mengapresiasi kinerja BMKG, Komisi V juga mendorong Basarnas, Bapel BPLS dan BP-BPWS untuk terus meningkatkan kinerjanya dimana sebagian dari indikator kinerja dan realisasi fisik yang telah ditetapkan masih berada di bawah target capaian.

            Namun untuk BMKG, anggota Komisi V dari F-PPP Norhasanah mengingatkan agar BMKG juga tidak cepat puas dengan hasil yang telah dicapai. BMKG, kata Norhasanah, diminta untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang terjadi di Kalimantan yang sering terjadi kabut asap dan asap ini sangat membahayakan tidak saja bagi masyarakat di Kalimantan, tapi asap ini juga mengganggu negara tetangga.

            Untuk itu, dia meminta BMKG untuk melakukan antisipasi dan diprogramkan jauh-jauh sebelumnya, sehingga saat terjadinya kabut asap, masyarakat tidak dibuat panik karena BMKG telah melakukan langkah antisipatif.    

            Pada kesempatan tersebut Kepala BMKG Sri Woro B. Harijono menyampaikan penghargaan atas apresiasi yang diberikan Komisi V DPR, dan predikat ini tentunya menjadi pendorong kuat untuk jajaran BMKG meningkatkan kinerjanya.

            Sri Woro menambahkan, dari hasil audit keuangan BPK terhadap BMKG pada tiga tahun berturut-turut (2007, 2008,2009) mendapat predikat WTP dengan catatan. Baru tahun 2010 ini BMKG mendapat predikat WTP (murni). “Saya berharap predikat ini berlanjut ditahun-tahun mendatang,” katanya.

            Tahun 2010, BMKG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 947.279,3 milyar. Realisasi anggaran mencapai 93,4% dengan rincian belanja pegawai 92,44%, belanja barang 91,52%, dan belanja modal 95,61%.

            Menanggapi tentang kabut asap yang sering terjadi di Kalimantan, Sri Woro berjanji akan melakukan antisipasi. Dia juga sependapat perlunya dilakukan langkah antisipasi, karena selain  membahayakan bagi kesehatan masyarakat, juga dapat membahayakan bagi penerbangan.

            Sementara Sekretaris Bapel BPLS Adi Sarwoko mengatakan, terhadap laporan keuangan BPLS tahun 2010 mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelasan.

            Penjelasan di sini dalam arti, terdapat realisasi belanja modal untuk membiayai kegiatan pengaliran lumpur pada Kali Porong, yang tidak menghasilkan aset tetap. Pengeluaran belanja modal tersebut tercatat di akun Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 49.148.926.593,-. Atas penyajian ini, BPK menganggap perlu untuk dilakukan penghapusan atas aset konstruksi dalam pengerjaan sebesar tersebut di atas.

            Langkah yang dilakukan Bapel BPLS, berkonsultasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan Dirjen Kekayaan Negara, untuk memperoleh masukan tindak lanjut yang harus dilakukan Bapel-BPLS, terkait adanya belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. (tt)