Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengimbau kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, untuk tidak hanya menaruh prioritas pembiayaannya kepada perusahaan-perusahaan besar yang menjadi debitur besar saja. Sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, LPEI sudah sewajarnya mampu meningkatkan pembiayaan ekspor nasional.

“Bank Exim (LPEI) jangan hanya urusi debitur besar saja. Dirut dan jajaran direksi harus bisa mengubah pola lama dan manajemen lama yang memprioritaskan fasilitas pembiayaan kepada perusahaan besar saja, atau debitur besar saja,” kutip Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama dengan jajaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu dan Direktur Eksekutif LPEI secara tertutup, Senin (13/7/2020).

Politisi Partai NasDem ini mewanti-wanti direktur eksekutif yang baru terpilih pada awal Juni lalu, untuk memberikan perubahan yang berarti. “Pak James Rompas (Direktur Eksekutif LPEI) harus punya inovasi dan pemikiran, serta ide yang baru dan brilian. Saya meminta  pembiayaan ekspor harus diperbanyak dan diberikan kepada pengusaha menengah ke bawah serta UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah),” tegasnya.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk mencapai hampir 260 juta jiwa, Rudi mendorong adanya perhatian lebih kepada sektor pelaku UMKM melalui berbagai pelatihan dan training. Mengingat, UMKM telah mampu menyerap hampir 99 persen dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34 persen dari total PDB Nasional dan menyumbang 58,18 persen dari total investasi. Sayangnya, sektor ini hanya mampu berkontribusi 14,17 persen dari total ekspor.

“Coba cek data statitstik, berapa banyak pengusaha kecil dan menengah atau UMKM yang layak dibina dan diberikan fasilitas pembiayaan untuk ekspor. Jangan banyak alasan lagi, saya tahu dan paham memang tidak mudah, tetapi mereka harus di training, dibuat pelatihan, dan diberikan edukasi. Itu tugas Bank Exim sebagai lembaga pembiayaan milik negara,” imbau legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.

Ke depannya, ia meminta Direktur Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Kemenkeu sebagai pembina harus sungguh-sungguh memotivasi dan menggerakan Bank Exim, yang dinilainya memiliki non performing load (NPL) yang sudah tinggi. Pasalnya sebagai lembaga yang yang memiliki sovereign status, LPEI memang dapat memberikan penjaminan bank dengan sejumlah ketentuan. “Jangan terus-terus bobrok manajemennya, itu uang rakyat semua,” pesan Rudi. (alw/sf)