Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Dyani beserta jajaran di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (17/7/2020). Foto : Erman/Man

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengimbau agar semua pihak untuk terus taat dan mematuhi protokol kesehatan agar tetap produktif dalam keseharian. Ia menambahkan, ini adalah saatnya untuk bersama-sama dan bergotong royong agar pandemi Covid-19 bisa tertangani dengan maksimal.

Hal ini disampaikannya saat pertemuan tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Dyani beserta jajaran di Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Jumat (17/7/2020). “Kita harus menguatkan hati dan diri kita untuk tetap harus waspada dan ikhtiar untuk melakukan penanganan Covid-19 sebaik mungkin untuk meminimalisir dampaknya terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat kita,” kata Ansory.

Ia melanjutkan, saat ini seluruh bangsa sedang dihadapkan pada masa sulit yang mengharuskan untuk bergerak bersama menghadapi pandemi Covid-19. Seluruh dunia dihadapkan pada berbagai perubahan social dan ekonomi yang begitu cepat. “Meskipun demikian, kita berusaha tidak boleh kalah dengan keadaan,” tegas politisi Fraksi PKS itu.

Ansory menerangkan, berbagai kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi telah dikeluarkan pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan dan menanggulangi penyebaran Covid-19. Diantaranya pemberlakuan PSBB yan bervariasi sesuai dengan kondisi suatu daerah, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi untuk penanggulangan Covid-19 termasuk melakukan realokasi anggaran baik APBN dan APBD.

“DPR RI telah menyetujui Perppu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang pada tanggal 12 Mei 2020 dengan harapan berbagai kebijakan ekonomi dapat segera berdampak positif bagi penanggulangan pandemi,” paparnya.

Ansory menilai, dalam pelaksanaan berbagai program dan kebijakan penanganan Covid-19 dan realisasi stimulus ekonomi masih menemui banyak kendala. Koordinasi lintas sektor dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah masih belum maksimal sehingga berpengaruh pada efektifitas kebijakan penanganan pandemi. Absennya data yang valid juga mempengaruhi proses penyaluran program social safety net.

“Untuk itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa lembaga negara yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengawas dapat berperan lebih nyata dan optimal sehingga penanggulangan Covid-19 dapat lebih cepat, termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah,” kilahnya.

Ia menegaskan, selaku wakil rakyat, Komisi IX DPR RI sejak awal juga terus mengawal langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

“Komisi IX DPR RI juga mendorong agar ada percepatan realisasi stimulus yang saat ini sudah dicanangkan pemerintah termasuk stimulus bidang kesehatan sebesar Rp 87,55 triliun yang di dalamnya termasuk insentif bagi tenaga kesehatan, santunan kematian dan juga pembayaran klaim kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19,” pungkasnya. (es)