Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto : Arief/Man

Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kementerian Keuangan, Kamis (9/7). Dalam RDP yang membahas kinerja dan akuntabilitas keuangan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mendorong agar LPDP memperkuat kebijakan pengembangan beasiswa dan penelitian untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ke depan, Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan yang sifatnya multidimensi. Mulai dari middle income trap, bonus demografi, hingga disrupsi pasar tenaga kerja akibat pandemi. Oleh karenanya, mulai dari sekarang pemerintah perlu menyiapkan investasi SDM yang berkualitas dan berdaya saing global. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam mengelola dana abadi pendidikan yang dikembangkan melalui LPDP perlu terus dievaluasi efektivitas dan tata kelolanya, baik pada tahap perencanaan maupun pengelolaan,” tutur Puteri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7/2020)

Sebagai informasi, LPDP merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yaitu bagian 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) dan dana cadangan pendidikan. Per 30 Juni 2020, DPPN telah terakumulasi hingga mencapai Rp 51,117 triliun.

LPDP mencatat jumlah penerima beasiswa telah mencapai 24.926 orang, dengan mahasiswa yang sedang dalam masa studi sejumlah 6.873 orang, dan 11.519 orang alumni hingga akhir Juni lalu. Namun, Puteri menilai beberapa hal masih perlu diperhatikan LPDP untuk meningkatkan kinerja layanan.

“Pertama, mengenai pendataan yang akurat atas alumni beserta kontribusinya kepada masyarakat. Kedua, perlu ditetapkannya formulasi prioritas bidang studi dan targetnya setiap tahun. Ketiga, LPDP perlu mempersiapkan skema penyerapan alumni untuk dapat memberi kontribusinya langsung kepada bangsa. Sehingga, hasil penyaluran beasiswa tidak hanya diukur secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif melalui perannya dalam pembangunan negara,” tutur Puteri.

Pada rapat tersebut, LPDP menyampaikan bahwa tengah berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga negara, termasuk BUMN, untuk dapat menyerap alumni penerima beasiswa. Selain itu, dalam menghadapi keadaan pandemi, LPDP juga menyampaikan bahwa proses seleksi untuk penerimaan tahun 2020 tengah ditunda dan diperkirakan akan kembali dibuka pada tahun 2021 dengan target penerima sejumlah 2.500 orang.

Terkait tersebut diatas, Puteri juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan memadai agar LPDP dapat berkontribusi dalam menyiapkan SDM yang diperlukan dalam tahap pemulihan pasca pandemi.

“Dengan kondisi pandemi saat ini, saya rasa perlu dilakukan penyesuaian kembali atas kebijakan tata kelola penyaluran DPPN terutama menyangkut prioritas jurusan dan penelitian yang akan didanai. Selain itu, LPDP perlu menyiapkan peta jalan yang lebih komprehensif terkait pengelolaan beasiswa dan penelitian, dengan prioritas pada bidang keilmuan yang dapat berkontribusi langsung pada penanganan dan pemulihan dampak pandemi dari berbagai sektor terkait yang strategis,” tutup Puteri. (alw/es)