18-Jul-2011

Panja Pengelolaan Perbatasan Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik di Prov. Nusa Tenggara Timur dengan Negara Republik  Demokratik Timor Leste (RDTL). Tim Panja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Agustina Basik basik (F-PG), Rahadi Zakaria dan Eddy Mihati (F-PDI Perjuangan), Hermanto dan Aus Hidayat Nur (F-PKS), serta Abdul Malik Haramain (F-PKB). Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 Juli 2011.

Dalam kunjungannya Tim Panja Pengelolaan Perbatasan melihat satu potensi yang bisa mendorong perekonomian masyarakat perbatasan yaitu potensi perdagangan. karena saat ini hampir kebutuhan Sembilan pokok bahan pangan yang di butuhkan masyarakat RDTL dari Indonesia. “jangan terlalu lemah kita berhadapan dengan tetangga sebelah, kita melihat hampir semua kebutuhan Sembilan pokok itu dari kita. Maka kekuatan itu kita tumbuhkan dari sini”, ungkap Ganjar pranowo wakil ketua komisi II DPR RI di tapal batas Motaain, Belu.

Tim panja pengelolaan perbatasan berharap agar pasar di perbatasan motaain dengan RDTL bisa di manfaatkan secara maksimal. Karena saat ini kios di pasar perbatasan tersebut hanya ada dua pedagang, sedang kios yang lainya kosong. Pasar perbatasan ini hanya digunakan masyarakat lokal, Padahal rencanannya pasar itu menjadi tempat pertemuan antara masyarakat lokal dengan warga dari RDTL. Namun kenyataannya pasar perbatasan tidak berfungsi karena RDTL bisa mendatangkan bahan kebutuhan langsung dari Surabaya maupun daerah lainnya tanpa melalui NTT.

Pembangunan daerah perbatasan tidak bisa serempak dilakukan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia, mengingat pengelolaan perbatasan hingga saat ini masih belum memiliki pola untuk pembangunan di perbatasan. “untuk membangun daerah perbatasan, saya mendorong dengan adanya semacam pilot project di beberapa daerah perbatasan untuk dijadikan semacam model. Sehingga kita harapkan itu bisa menjadi ukuran” kata Ganjar Pranowo.

Selain itu pembangunan daerah perbatasan tidak cukup hanya di pantau oleh satu komisi, karena untuk mengejar ketertinggalan daerah perbatasan dibutuhkan multi sektor. Apabila pengelolaan perbatasan menjadi kebijakan politik nasional maka setidaknya di perlukan tim DPR secara keseluruhan untuk memantau pembangunan di perbatasan.  

Disela-sela pertemuan dengan bupati Belu Joachim Lopez, Tim Panja Pengelolaan Perbatasan menerima aspirasi dari masyarakat Belu bagian selatan yang disampaikan langsung oleh Bupati Belu. Masyarakat berharap agar komisi II DPR RI secepatnya memproses pembentukan Kabupaten Malaka. “mudah-mudahan Malaka bisa masuk secara politik karena berada di perbatasan yang harus di prioritaskan, tapi ini bukan janji” ungkap Ganjar Pranowo.(Joe/TVP)