Anggota Komisi I DPR RI Sukamta khawatir dengan rencana Pemerintah dalam percepatan pembiayaan dana asing untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Menurutnya pembiayaan oleh asing tersebut berpotensi terjadinya penambangan data yang nantinya akan semakin terbuka.

Hal tersebut ia utarakan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Kamis (30/7/2020). Sebelumnya Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mendorong percepatan pembiayaan Perancis untuk pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia.

“Mengapa untuk bangun data center, yang merupakan infrastrukfur vital Pemerintah, harus dengan dana asing? Semua data Pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ. Potensi penambangan data oleh asing menjadi semakin terbuka,” jelasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengingatkan Pemerintah agar kedaulatan data Indonesia jangan sampai tergadaikan, sehingga ia menekankan bahwa skema kerja sama harus diperjelas terkait persoalan teknis dan implementasinya. Menurutnya banyak pemain lokal Indonesia yang lebih kompeten.

“Di Indonesia sudah banyak pemain data center yang diakui global. Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita. Kita harus bisa mandiri. Bibit-bibit yang kompeten harus kita dukung. Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing,” tutur Sukamta.

Menurutnya pemerintah saat ini menghadapi era industri 4.0 dengan setengah hati terbukti dari skema pendanaan asing ini. “Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari. Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh,” tukas politisi dapil Yogyakarta itu mengakhiri. (er/sf)