Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno. Foto : Arief/Man

Pada usia kemerdekaan ke-75 tahun, Indonesia telah berhasil menjadi negara upper middle income country. Dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Joko Widodo bahkan memperkirakan pada usia seabad, atau 25 tahun lagi, Bangsa Indonesia mampu mencapai kemajuan yang besar dan menjadi negara yang maju. Untuk itu, semua pihak perlu membajak momentum krisis untuk melakukan lompatan-lompatan besar.

Tidak hanya berbenah secara fundamental, transformasi besar juga perlu dilakukan guna menjalankan strategi besar baik di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno bahkan menilai pidato kenegaraan yang disampaikan sarat makna di tengah krisis pandemi Covid-19.

"Pidato Kenegaraan hari ini luar biasa ya, karena Presiden menilai meski kita menghadapi krisis yang hebat, kita bisa memanfaatkan momentum krisis ini untuk menciptakan lompatan besar, itu yang penting, karena hanya melalui krisis kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang signifikan," kata Hendrawan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Meski ancaman resesi di depan mata, mengingat Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen secara year on year (yoy) pada kuartal II/2020 dan jika dibandingkan dengan kuartal I/2020, pertumbuhan ekonomi minus 4,19 persen, politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan krisis ekonomi memang dialami oleh semua negara. Menurutnya, hanya negara yang cerdas yang bisa membajak krisis tersebut untuk menciptakan lompatan.

"Soal pertumbuhan ekonomi yang minus, itu cepat sekali berubah. Angka-angka APBN juga sempat berubah terus, ingat sejak kita menetapkan APBN dalam kondisi normal pada Oktober 2019 lalu, kita sudah rubah dengan Perpres 42/2020, kita ubah lagi dengan Perpres 72/2020, jadi jangan kita terkecoh dengan angka-angka yang sifatnya hanya perhitungan-perhitungan teknis," tegasnya.

Guna menghindari krisis berkelanjutan, Presiden Jokowi juga menyebut Pemerintah akan melanjutkan program-program pemulihan ekonomi nasional dengan anggaran sebesar Rp 356,9 triliun pada RAPBN 2021. Nantinya, anggaran PEN tersebut akan dialokasikan untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi dan insentif usaha.

Terkait PEN, Professor Bidang Ekonomi tersebut menilai arah program pemulihan ekonomi sudah tepat meski anggaran terus mengalami perubahan. "Untuk program pemulihan ekonomi anggarannya berubah terus, program-programnya berubah, arahnya sudah tepat hanya sekarang bagaimana birokrasi bisa efektif digunakan sebagai instrumen untuk penyaluran program-program itu," tutupnya. (alw/sf)