Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Foto : Azka/Man

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengingatkan Pemerintah agar dalam menyalurkan langsung bantuan sosial (bansos) harus menggunakan data terbaru. Sehingga, bantuan tersebut dapat betul-betul tepat sasaran diterima oleh masyarakat yang berhak.

Novita menegaskan, Pemerintah wajib berkoordinasi dengan jajaran di daerah seperti Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa hingga tingkat RT/RW untuk mendata dengan data terbaru. Hal itu dipaparkan Novita dalam keterangan resminya kepada Parlementaria, Sabtu (15/8/2020).

"Pemerintah Pusat wajib berkoordinasi dengan Pemprov, Pemkab, Kades, RT/RW untuk mendata. Saya mendesak Pemerintah harus menggunakan data yang benar serta data terbaru untuk penyaluran bantuan langsung ke masyarakat," tandas Novita. 

Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut juga mengingatkan agar dana bansos dan alat-alat kesehatan (alkes) jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan ladang bisnis. Novita menyerukan, dana bansos dan alkes jangan disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi. 

“Jangan sampai kemudian muncul para pengusaha sembako ( beras, telur, daging, buah, sarden, paketan sembako ) dadakan. Begitu juga, jangan sampai alat-alat kesehatan untuk dibisniskan," tegas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII yang meliputi Banyumas-Cilacap ini. 

Novita mengungkapkan, ia melakukan desakan terhadap Pemerintah untuk menggunakan data terbaru penyaluran bansos sebagai respon tindak lanjut dari hasil reses. Saat turun ke lapangan, sambungnya, ia banyak menerima keluhan langsung dari masyarakat dan tokoh-tokoh perihal belum tepatnya penyaluran bansos. 

"Terlebih, desakan kepada Pemerintah untuk segera menggunakan data terbaru dalam penyaluran bansos itu hasil reses dan hasil turun langsung saat menerima aspirasi masyarakat. Uang rakyat harus maksimal sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Wakil Ketua BURT DPR RI itu. (pun/sf)