Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Foto : Oji/Man

Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi anggaran Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2019 yang mendapat penilaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Sehubungan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, Komisi I DPR RI mengapresiasi Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas capaian opini WTP dan minta agar tahun anggaran berikutnya dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang telah dicapai tersebut,” jelas Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat membacakan kesimpulan rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Rapat Kerja membahas Laporan Keuangan K/L Tahun Anggaran 2019 dan tindak lanjut temuan I dan temuan II BPK RI Tahun 2019 itu dihadiri Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono, Wamenlu Mahendra Siregar dan Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu memberikan apresiasi atas capaian anggaran Kemenhan, Kemlu dan Kominfo. Adapun capaian penyerapan anggaran Kemenhan sebesar 93 persen dengan predikat WTP.  Kemenlu sebesar 96,04 persen dengan opini WTP, yang merupakan keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016. Lalu, Kominfo sebesar 97,41 persen.

Kendati demikian, pihaknya meminta mendesak Kemenhan, Kemenlu, dan Kemkominfo menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas temuan BPK RI, sehingga tidak menjadi temuan yang berulang. Ia juga meminta ketiga kementerian mempertahankan capaian realisasi anggaran tersebut pada tahun berikutnya. Dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

“Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar dalam pelaksanaan anggaran dan program kerja mampu memberikan manfaat kepada publik secara tepat sasaran dan tepat guna,” papar legislator dapil Jawa Tengah V itu. (ann/sf)