Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri usai mengikuti RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dan masing-masing Kepala Balai BP2JK di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI H. A. Bakri mengapresiasi  Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang baru berusia kurang dari dua tahun, namun sudah berperan besar mencegah praktek terjadinya monopoli dalam suatu lelang proyek atau tender. Sehingga, menurutnya, hal ini memberikan ruang terbuka bagi seluruh calon pelaku jasa konstruksi untuk ikut serta dalam tender program Pemerintah.

Pemaparan tersebut disampaikan Bakri saat mengikuti RDP Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan masing-masing Kepala Balai BP2JK dari 34 Provinsi seluruh Indonesia, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2020). Rapat digelar secara fisik dan virtual.

“BP2JK mendapat sorotan positif dari Komisi V karena bisa mencegah monopoli. Hadirnya BP2JK memberikan ruang terbuka bagi para calon pelaku jasa konstruksi untuk ikut andil dalam program pemerintah. Oleh sebab itu, Komisi V mengapresiasi BP2JK yang baru terhitung menginjak usia satu tahun lebih sudah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik,” ujar Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengungkapkan, ke depannya Komisi V DPR RI menginginkan agar BP2JK terus dapat konsisten independen, berdiri sendiri dan tidak tergantung oleh unit kerja lainnya. Seperti Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air yang menitipkan kegiatannya kepada BP2JK untuk melakukan tender.

“Yang terpenting, bagi Komisi V DPR RI bagaimana BP2JK ini baik dalam pengelolaan tender atau pengelolaan lelang proyek ini betul-betul menghasilkan suatu kegiatan dengan melibatkan kontraktor atau pelaku jasa konstruksi yang bisa mempertanggungjawabkan hasil. Itu yang kita inginkan,” tandas Bakri.

Di sisi lain, Bakri mengapresiasi program padat karya Kementerian PUPR yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. “Program padat karya inilah yang dibutuhkan masyarakat saat-saat ini. Bukan hanya dengan memberikan bantuan dalam bentuk cash, namun dengan adanya kegiatan padat karya juga dapat menciptakan lapangan kerja. Sehingga, masyarakat betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat,” pungkas legislator daerah pemilihan Jambi itu. (pun/sf)