Kesehatan Masyarakat Faktor Utama Penanganan Pandemi Covid-19

09-09-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat rapat ruang rapat komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu  (9/9/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai, faktor ekonomi yang selama ini selalu jadi fokus utama Pemerintah dalam penanganan Covid-19 ternyata belum menunjukkan adanya dampak ke arah perbaikan. Dikatakannya, seharusnya Pemerintah menyadari sejak awal bahwa faktor terpenting dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah kesehatan.

 

“Kita mendahulukan ekonomi, tapi akibatnya ekonomi bukan makin naik, tapi makin parah. Kalau di awal-awal pemerintah berhitung secara jernih, Indonesia bisa terhindar dari ancaman resesi ekonomi dimasa pandemi ini,” ujar Guspardi saat ditemui Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu  (9/9/2020).

 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan, sejak awal dirinya sudah bersuara bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah faktor utama dalam penanganan pandemi Covid-19 ini. “Artinya adalah penanganan Covid-19 adalah sesuatu yang amat penting. Inilah yang harus menjadi fokus utama oleh negara dalam mengatasi Covid-19,” ungkapnya.

 

Guspardi menduga, pertumbuhan kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang masih bertambah dengan pesat adalah faktor yang membuat Presiden Joko Widodo menyadari bahwa kesehatan harus diutamakan. “Barangkali Presiden tersentak dengan kondisi itu,” tandas legislator dapil Sumatera Barat II itu.

 

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jumlah kasus komulatif Covid-19 hingga Selasa (8/9/2020) sudah tembus diatas angka 200.000 orang, atau tepatnya 200.035 orang, 142.958 orang sembuh dan 8.230 orang yang meninggal. Seperti dikabarkan, baru-baru ini Presiden Jokowi mengatakan kunci agar ekonomi di Indonesia bisa membaik sangat tergantung dari kesehatan masyarakatnya. Jokowi menegaskan, kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi negara juga menjadi baik. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...