KOMISI VIII BERI BANTUAN RAKYAT KURANG MAMPU DI SUMATERA SELATAN

29-07-2011 / KOMISI VIII

 

Dalam kunjungan kerjanya ke Sumatera Selatan, Komisi VIII DPR RI memberikan bantuan untuk kalangan masyarakat kurang mampu kepada pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang diterima Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. Bantuan itu berupa sumbangan 50 unit rumah layak huni senilai Rp 500 juta untuk warga kurang mampu di Kabupaten Lahat dan bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi pelaku usaha kecil di kabupaten OKU Selatan sebesar Rp 750 juta. Selain itu, juga diberikan bantuan sosial bagi 322 warga penyandang cacat  sebesar Rp 300.000 per kepala keluarga, Jaminan Sosial Usia Lanjut (JSLU) sebesar Rp 432 juta dan bantuan sosial lainya senilai Rp 250 juta sehingga total bantuan mencapai Rp 3,91 miliar.

Dalam sambutannya ketua tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainuddin, mengatakan pihaknya sangat peduli dan sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Karena itulah RUU Penanganan Fakir Miskin dibuat.  Ahmad Zainuddin menjelaskan, selain menyerahkan bantuan, tujuan kunjungan kerja ke Sumsel kali ini juga ingin mengetahui kesesuaian program yang dicanangkan pemerintah pusat dengan implementasinya di Sumsel. Pihaknya juga ingin mengetahui perkambangan bidang agama soaial, perempuan dan anak, serta kesiapan pelaksanaan ibadah haji tahun ini di Sumatera Selatan. Selain itu, tim juga ingin mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai bahan masukan untuk membuat kebijakan berikutnya.

 

Sementara itu, Alex Noerdin mengakui masih ada 16% penduduknya yang miskin. Namun, pihaknya terus berupaya menekan angka kemiskinan itu melalui 3 prioritas utama kebijakan, yaitu melawan kebodohan, kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Di sektor pendidikan, biaya pendidikan dari SD hingga SLTA sudah digratiskan. Sementara di sektor kesehatan, biaya pengobatan juga gratis untuk 7,4 juta rakyat miskin di seluruh Sumsel. Pihaknya juga terus  meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan kekayaan alamnya yang sangat besar, Alex Noerdin yakin, pihaknya dapat menekan angka kemiskinan dengan cukup signifikan. 
 

Menanggapi pertanyaan masalah kesiapan pelaksanaan ibadah haji, Alex Noerdin meyakinkan bahwa pihaknya sudah sangat siap. “Kami terus memperbaiki Asrama Haji Palembang sehingga menjadi yang terbaik di Indonesia”, katanya. Mantan Bupati Muba ini juga menambahkan, saat ini daya tampung Asrama Haji di Palembang telah mencapai 1000 orang yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Pihaknya juga merencanakan untuk meningkatkan kesiapan Sumsel dengan membangun duplikasi Ka’bah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

 

Sementara itu, Ahmad Zainuddin, mengatakan untuk ongkos jamaah haji pada tahun sekitar Rp. 30,7 Juta. Pihaknya akan terus melakukan perbaikan dengan cara mengawasi Kementrian Agama soal penyelenggaraan haji.
 

Dalam kunjungan kerja ke Sumatera Selatan ini, rombongan Komisi VIII juga mengunjungi Pesantren Al-Ihsaniah untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan para ulama, pimpinan pondok pesantren dan pemuka masyarakat untuk mendengarkan persoalan yang ada seputar pesantren. Selain itu, rombongan juga mengunjungi IAIN Raden Fatah untuk mengetahui kesiapan rencana perubahan IAIN Raden Fatah menjadi Universitas Islam Negeri, (Inung)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...