Komisi X DPR RI meminta Provinsi Banten untuk lebih memprioritaskan pembangunan fisik gedung-gedung sekolah khususnya sekolah SD yang ada dibeberapa kabupaten di Provinsi Banten.

            Komisi X DPR melihat bangunan gedung dibeberapa sekolah di kabupaten ini kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan dikhawatirkan ambruknya gedung sekolah tersebut dapat menimbulkan korban jiwa.

            Keprihatinan ini disampaikan Tim kunjungan kerja Komisi X DPR saat meninjau beberapa sekolah di Pandeglang, Selasa (26/7) mulai dari sekolah yang kondisinya baik hingga sekolah yang atap bangunannya sudah roboh.

Tim yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar meninjau beberapa sekolah yakni SD Negeri 1 Kadu Gemblo, SMP Negeri 3, SMK Negeri 2 dan Rintisan Sekolah Berstandart Internasional (RSBI) Cahaya Madani Boarding School, yang semuanya berlokasi di Pandeglang.

Ketika meninjau langsung kondisi SD Negeri 1 Kadugemblo, Tim Komisi X DPR melihat sendiri bangunan SD yang telah ambruk, sehingga murid-murid tersebut diungsikan ke tempat lain agar proses belajar mengajar tetap dapat berjalan seperti biasa.

Robohnya bangunan-bangunan sekolah tersebut ironisnya bukan disebabkan karena bencana alam, tetapi karena konstruksi bangunannya yang jelek.   

Melihat banyaknya bangunan SD yang rusak berat, Rully meminta pemerintah daerah menyampaikan data riil kondisi bangunan dan fasilitas sekolah, baik yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

“Kalau ada data lengkap, kami Komisi X bisa memperjuangkan agar pemerintah pusat mengalokasikan bantuan untuk perbaikan bangunan sekolah yang rusak dan pembangunan SMA/sederajat yang masih kurang,” katanya.

Ia juga menjelaskan, dalam dana alokasi khusus (DAK) pendidikan 2011, sebagian besar anggaran atau 65 persen untuk pembangunan/perbaikan fisik.

“Nilai DAK 2011 mencapai Rp 11 triliun, dengan pembagian 80 persen untuk sekolah dasar dan 20 persen bagi sekolah menengah pertama, dan formulasinya 65 persen fisik dan 35 persen non fisik,” kata Rully.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Abdul Azis menjelaskan, di daerah ini terdapat 880 SD, 134 SMP, 34 SMK dan 28 SMA yang tersebar di 35 kecamatan.

“Dari 880 SD tersebut, kurang lebih 200 bangunan SD mengalami rusak berat, belum lagi bangunan yang rusak ringan ratusan jumlahnya,” kata Azis.

Jika ditotal, bangunan SD yang mengalami kerusakan hampir mencapai 50 persen, SLTP yang mengalami kerusakan 29 persen dan SMA 14 persen.

Azis menambahkan, Kabupaten Pandeglang memang sangat kurang ruang kelas untuk SMA/sederajat. Padahal tingkat animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SLTA sangat tinggi.

Kondisi inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah, dan dia berharap dengan melihat kondisi riil di lapangan, Komisi X DPR dapat memperjuangkan anggaran baik untuk perbaikan fisik maupun untuk penambahan ruang kelas. (tt)