Upaya meningkatkan diplomasi parlemen terus digalakkan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Pimpinan dan beberapa anggota BKSAP telah melakukan Kunjungan Teknis ke Negara Albania dan Bosnia Herzegovina pada tanggal 23-29 Juli 2011 lalu. Kunjungan ke kedua Negara tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kerjasama dan persabahatan kedua Negara. Hal itu menjadi penting mengingat posisi dan peran Parlemen Indonesia yang semakin kuat dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau organisasi Parlemen Negara-negara OKI.  Ketua DPR RI akan menjadi Presiden Konferensi PUIC untuk periode 2012-2013.

Delegasi Teknis BKSAP ke Albania dan Bosnia Herzegovina terdiri dari :

1.      DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA (Ketua BKSAP/F-PKS)

2.      DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si (Wakil Ketua BKSAP/F-PD)

3.      Sidarto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP/F-PDIP)

4.      Ir. H. Azwar Abubakar, MM (Wakil Ketua BKSAP/F-PAN)

5.      Ir. Atte Sugandi, MM (Anggota BKSAP/F-PD)

6.      Tantowi Yahya (Anggota BKSAP/F-PG)

7.      Nazarudin Kiemas (Anggota BKSAP/F-PDIP)

Kunjungan ke Parlemen Albania diterima langsung Ketua Parlemen Albania H.E. Mrs. Jozefina Topalli Coba. Dalam pertemuan tersebut, Ketua BKSAP DPR, DR. M. Hidayat Nur Wahid, MA mengajak Parlemen Albania untuk meningkatkan diplomasi Parlemen Indonesia-Albania di masa depan, mengingat banyaknya kesamaan kedua Negara, baik sebagai Negara yang plural dalam aspek agama dan etnik maupun sebagai sesama Negara bermayoritaskan Islam yang mempraktekkan Islam dan Demokrasi. Sedangkan pertemuan dengan Perdana Menteri Republik Albania, Prof. Dr. Sali Berisha menyambut antusias kunjungan pertama kali dan bersejarah  Delegasi DPR ke Albania. PM Berisha mengajak DPR RI untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Albania dan berharap masuknya investor dari Indonesia.

Parlemen Albania bersedia untuk lebih aktif dalam forum-forum PUIC, terutama ketika Indonesia mengemban tugas sebagai Presiden PUIC tahun depan. Albania menyatakan bersedia hadir dalam 7^th Session of PUIC Conference and Related Meetings, pada bulan Januari 2012. Mengenai masalah kemerdekaan Kosovo, harapan Parlemen dan Pemerintah Albania kepada BKSAP DPR RI untuk mendukung kemerdekaan Kosovo hanya diterima sebagai masukan yang akan diteruskan kepada Pemerintah Indonesia. Pada prinsipnya DPR mendukung terwujudkan keadilan, kemerdekaan dan kebebasan yang bertanggung jawab sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Dinamika masyarakat dan Negara Albania tidak semaju bangsa Indonesia yang telah mengantarkan bangsa ini kedalam konsolidasi demokrasi yang mensinergiskan antara Islam dan demokrasi secara terbuka. Albania masih menghadapi problematika dan tantangan untuk membangun relasi Islam dan demokrasi agar menjadi sumber spirit, identitas dan komitmen dalam hubungannya dengan masyarakat-negara Eropa secara umum. Meskipun masyarakat Albania bermayoritaskan Islam, tetapi karakteristik dan partisipasi politik masyarakat Albania masih dipengaruhi oleh nilai-nilai dan budaya sosialisme/komunisme yang telah lama berkuasa di Albania. Budaya barat (Eropa) juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan republik Albania. Disinilah arti penting kerjasama parlemen Indonesia-Albania, di mana kedua Negara bisa saling memperkuat dan mendorong kerjasama saling menguntungkan dalam kerangka Islam dan demokrasi sebagai alternative dalam membangun masa depan yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Chairman of Foreign Affair Committee of Albanian Parliament, “kita harus membangun kerjasama yang baik, dengan Negara yang baik, di mana Indonesia sebagai salah satu Negara terbesar (biggest country) di dunia dengan cara saling bertukar delegasi dan kerjasama lain yang saling menguntungkan.” Bagaimanapun, sejarah perkembangan Albania merupakan bagian integral dari kekuasaan dan kejayaan Turki Usmani (Ottoman Empire). Selain itu, Delegasi juga bertemu dengan Muslim Community of Albania dan berdialog langsung mengenai perkembangan Islam di Albania.

Pertemuan dengan Parlemen Bosnia Herzegovina berlangsung dengan baik dan produktif. Parlemen Bosnia mengajak Indonesia untuk mengintensifkan berbagai aspek kerjasama kedua Negara baik antar pemerintah, antar parlemen maupun antar warga Negara (people to people). Pihak DPR RI mendorong agar kerjasama antar parlemen lebih ditingkatkan dengan pertimbangan bahwa antara Indonesia dan Bosnia Herzegovina memiliki kesamaan sebagai Negara yang terbuka, plural dan bermayoritaskan Islam. Sharing pengalaman berdemokrasi kedua Negara diperlukan sebagai upaya untuk memecahkan kelemahan-kelemahan dalam praktek berdemokrasinya. Di Bosnia Herzegovina tidak terdapat partai politik yang menguasai mayoritas kursi di Parlemen Bosnia. Demikian pula dalam dinamika politik parlemen Indonesia juga tidak terdapat partai politik yang mendominasi suara di DPR.

Pertemuan antara Delegasi Teknis BKSAP DPR dengan Menteri Luar Negeri Bosnia Herzegovina berlangsung dengan baik dan dialogis. Menlu Bosnia cukup memahami budaya dan ekonomi Indonesia karena pernah tinggal dan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Pemerintah Bosnia Herzegovina mendukung dan mendorong peningkatan kerjasama antar parlemen khususnya antara Indonesia dan Bosnia. Pemerintah Bosnia mendukung upaya Indonesia untuk memainkan peran strategis di PUIC serta membangun demokrasi dan Islam, mengingat Islam dan demokrasi merupakan hal yang kompatibel.

Tokoh agama di Bosnia Herzegovina mengapresiasi tentang keberhasilan Indonesia membangun Masjid Istiqlal di area strategis di Bosnia. Mesjid tersebut diresmikan oleh mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001. Apa yang dilakukan masyarakat Indonesia itu menurut Mufti Bosnia, DR. Mustafa Ceric (Raisu-i-Ulama of Islamic Community) Bornia dapat meningkatkan sumber daya manusia muslim yang unggul. Setelah runtuhnya Ottoman Empire berabad-abad lalu, Bosnia dipengaruhi oleh Eropa dan komunisme. Sebagian besar warga Bosnia kala itu meninggalkan Bosnia dan hanya sekitar 1,3 juta yang bertahan untuk tinggal di Bosnia.

Masyarakat Bosnia Herzegovina ingin belajar berdemokrasi seperti yang dipraktekkan di Indonesia. Bagi  Ulama Bosnia bahwa bangsa Indonesia merupakan contoh terbaik dari praktek demokrasi, dan berpenduduk muslim terbesar di dunia. Umat Islam di Indonesia diharapkan dapat mendukung perjuangan rakyat Bosnia khususnya masyarakat muslim Bosnia dalam membangun demokrasi dan ekonomi Negara itu di masa depan, mengingat Bosnia Herzegovina merupakan Negara yang baru dua dekade lalu berhasil mengatasi perang saudara (civil war) dan membangun negeri itu dengan mengakomodasi etnik-etnik dominan di wilayah Bosnia dan Herzegovina.

Parlemen Bosnia Herzegovina dan pemerintah Bosnia tentunya mendukung upaya Indonesia untuk mensukseskan Konferensi PUIC tahun depan dan menegakkan prinsip Islam dan Demokrasi, namun prioritas utama Parlemen dan pemerintah Bosnia saat ini adalah bagaimana menjadi anggota Uni Eropa, di mana mereka berada pada daftar Pertama untuk menjadi anggota European Union (EU).