Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti skema berbagi beban atau burden sharing yang dilakukan Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI). Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Gubernur BI secara  virtual, Anis meminta informasi update terbaru kondisi keuangan BI. 

“Kami concern terhadap hal tersebut karena burden sharing ini berpotensi memengaruhi beban dan penghasilan Bank Indonesia. Selain itu, kondisi permodalan Bank Indonesia juga harus tetap dijaga di level minimal 10 persen dari total kewajiban moneter,” ungkap Anis melalui video conference-nya, Senin (28/9/2020).

Menurut data yang disampaikan BI, otoritas moneter sudah membeli sekitar Rp 410,92 triliun Surat Berharga Negara (SBN) selama 2020 baik melalui di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Dari total tersebut sebanyak Rp 234,65 triliun dibeli di pasar pendana. Sebesar Rp 51,17 triliun dibeli melalui mekanisme pasar dan Rp 183,48 triliun lewat pembelian langsung. 

Legislator dapil DKI Jakarta ini juga menanyakan tentang kemampuan bank sentral itu dalam menjaga rasio modal. “Seberapa besar kemampuan Bank Indonesia menjaga agar rasio modal tetap minimal 10 persen dari kewajiban moneter di tengah-tengah beban yang meningkat dan penghasilan yang menurun,” tanyanya.

Menutup pandangannya, Anis menyampaikan dua tantangan yang menyebabkan penurunan penghasilan BI. “Kedua tantangan itu adalah penurunan yield obligasi dan suku bunga acuan dunia, yang akan memengaruhi realisasi pendapatan bunga Bank Indonesia dan hilangnya pendapatan Bank Indonesia dari SBN karena skema burden sharing,” tutup politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu. (alw/sf)