Komisi VIII DPR meminta para anak jalanan yang berada di “Rumah Singgah Pelita” memanfaatkan waktunya untuk belajar membaca atau belajar ketrampilan seperti menjahit dan lain sebagainya sehingga diharapkan dapat menambah penghasilan mereka dan berdaya guna bagi orang lain.

           Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Gondo Radityo Gambiro saat Tim Komisi VIII DPR meninjau Rumah Singgah Pelita, di Jl. Kosambi No.12 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Rabu (24/8). 

          “Anda tidak bisa jadi apa-apa kalau bermalas-malasan, tetapi anda bisa jadi seseorang meskipun anda tidak tinggal disini apabila anda berusaha keras dan rajin, semoga Rumah Singgah ini bermanfaat bagi kalian dan cita-cita kalian semua bisa tercapai sesuai dengan harapan,” tegas Gondo.

          Gondo meminta Pemprov DKI Jakarta mencontoh Pemerintah Cina dalam mengatasi anak jalanan. Pemerintah Cina, jelasnya, membatasi membeludaknya para anak jalanan dengan memberikan pelayanan bagi warga negara yang berdomisili di kelahirannya, meskipun mereka pindah tempat, hak warganya tetap di daerah asal. “Warga China harus berdomisili di kota kelahirannya. Saat dia pindah kota maka hak-hak warga tersebut tidak sertamerta pindah, karena hak mereka tetap di daerah asal,” ujarnya.

           Menurutnya, kebijakan tersebut patut dikaji oleh Pemprov DKI Jakarta dan dijadikan contoh agar tidak sembarang orang bisa masuk Jakarta. “Jika hal tersebut diterapkan di Jakarta maka beban Pemprov DKI Jakarta akan berkurang, karena anak jalanan tersebut merupakan beban daerah asalnya,” paparnya.   

          Dia mengatakan, sekarang ini pelayanan cenderung tidak adil untuk warga Jakarta asli. Anggaran Pemprov DKI Jakarta tersedot ke warga yang bukan penduduk asli Jakarta. “Kalau mau adil, para pendatang termasuk anak jalanan ini juga menjadi tanggungjawab daerah asalnya,” jelasnya.

         Namun demikian, kata Gondo, dirinya mengajak seluruh warga dan pemerintah daerah mendiskusikan dan berdialog bagaimana mencari formula yang tepat sasaran dalam mengatasi anak jalanan. “Praktis, pak walikota juga tidak pusing melaksanakannya, pak camat, pak lurah, dan pak RW/RT juga enak, bila diiringi Undang-Undang, Perda dan sebagainya.  “Jangan sampai nanti malah dari luar kota datang karena ada yang menampung itu, terus datang saja dengan seenaknya, itu ‘kan dilema juga,” tambahnya.

         Gondo menambahkan, dirinya mengapresiasi tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menangani anak jalanan. Pemprov DKI Jakarta pun menyatakan sudah berulangkali merazia dan memulangkan PMKS, gepeng maupun anak jalanan ke daerah asalnya. Namun hal ini dinilai Pemprov DKI Jakarta merupakan masalah nasional dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.

          Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI selain meninjau Rumah Singgah Pelita, Jl. Kosambi No.2 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen - Jakarta Pusat juga meninjau PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit, Jl. Swadaya Raya - Jakarta Timur, dan PSAA Putra Utama 2 Plumpang, Jl. Jali IX Rt.09/09, Rawa Gelam Plumpang - Jakarta Utara. (iw)/foto:iw/parle.