Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi (dua dari kiri) saat mengikuti pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dengan Ditjen Bina Marga, PT. Jasa Marga, BPJT dan PT. Citra Karya Jabar Tol, Kamis (19/11/2020). Foto : Tiara/Man

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mendorong adanya sinergi antar stakeholder terkait target penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan (Cisumdawu). Menurutnya, jika pembangunan jalan Tol Cisumdawu delay pada akhirnya konsekuensi yang akan ditanggung negara bukan hanya dari sisi fungsi tapi juga dari konsekuensi anggaran.

"Concern saya bukan saja soal substansi proyeknya tapi bagaimana durasi dan fungsi pembangunan jalan Tol Cisumdawu harus menjadi perhatian. Apalagi proyek ini dibiayai oleh pinjaman (pemerintah Tiongkok dan BUJT), tidak terbayang kalau proyek ini delay, tentu cost-nya akan membengkak," jelas Mulyadi saat mengikuti pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi V DPR RI dengan Ditjen Bina Marga, PT. Jasa Marga, BPJT dan PT. Citra Karya Jabar Tol, Kamis (19/11/2020).

Politisi partai Gerindra ini mengingatkan pentingnya sebuah formulasi-formulasi target penyelesaian proyek jalan tol Cisumdawu terhadap time table yang sudah diputuskan. Mulyadi juga mengimbau kepada stakeholder terkait agar terus berkomitmen pada target penyelesaian yang sudah disepakati, bukan hanya sekedar komitmen yang disepakati di ruang rapat.

"Jadi saya kira ini menjadi hal penting untuk diingatkan kembali terkait target, fungsi, konsekuensi, cost, dan tenor. Jangan sampai misalnya karena tenor terlalu lama costnya menjadi membengkak. Hal ini saya sampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab kami pada fungsi anggaran dan pengawasan," tandas politisi dapil Jawa Barat V ini. 

Lebih lanjut terkait persoalan pembebasan lahan, Mulyadi menekankan pentingnya melakukan pendekatan-pendekatan dengan kearifan lokal khususnya dengan masyarakat (yang terkena dampak pembebasan lahan) harus lebih dikedepankan dan intens dilakukan. Mengingat proyek nasional ini penting, ia berpesan pentingnya memberikan update kondisi di lapangan agar nantinya anggota DPR RI yang berada di dapil tersebut juga bisa membantu proses penyelesaian masalah dengan duduk bersama masyarakat. 

"Kami tidak ingin kehadiran kami sekedar kehadiran seremonial. Lebih dari itu ada komitmen, uang rakyat, dan konsekuensi fungsi dan anggaran yang dipertaruhkan. Apalagi proyek jalan Tol Cisumdawu ini berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara, maka dari itu jangan sampai ada hambatan-hambatan apalagi kalau kita buka celah pada para spekulan-spekulan. Jangan sampai Cisundawu itu terkenal karena delay-nya, saya kira ini harus segera diakhiri dan akan terus saya kawal," imbuhnya. 

Pada kesempatan yang sama Kepala Satuan Kerja Cisumdawu Yusrizal Kurniawan mengatakan terkait persoalan pembebasan lahan yang menyebabkan delay-nya progress pembangunan jalan tol Cisumdawu disebabkan oleh terjadinya kesalahan-kesalahan pada ranah BPN terkait daftar nominatif sehingga menyebabkan terjadinya protes di masyarakat.

"Pada data terdapat perbedaan mengenai luas lahan warga yang tidak sesuai ada yang kurang dan lebih. Perbedaan-perbedaan itulah yang menimbulkan adanya penundaan proses pembebasan lahan," ungkapnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan terkait warga terdampak pembebasan lahan yang menolak untuk dilakukannya eksekusi dan konsinyasi, masih belum ada keputusan yang didapatkan. "Jadi apakah ini segera dieksekusi, konsinyasi ataupun seperti apa ini masih ada beberapa lahan yang belum diputuskan. Inilah yang menyebabkan keterlambatan Cisundawu ini, seharusnya tahun 2020 ini selesai oleh karenanya kami mohon arahan dan masukan," harapnya.

Untuk diketahui tol Cisumdawu adalah sebuah jalan tol sepanjang 62,60 kilometer bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang berada di Jawa Barat menghubungkan daerah Bandung, Sumedang, dan Majalengka. Jalan tol tersebut terdiri dari enam seksi yang akan terhubung dengan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah beroperasi.

Kementerian PUPR melakukan koordinasi untuk mempercepat pembebasan lahan proyek tol Cisumdawu antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Pemkab Majalengka, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

Tol Cisumdawu dibangun dengan skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari enam seksi, Seksi 1 dan 2 yang dikerjakan oleh Pemerintah sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut. Seksi 3-6 dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol (CKTJ) selaku investor. (tra/es)