Coca Cola Amatil Indonesia Bisa Jadi Contoh Pengembangan EBT

28-11-2020 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian (kanan) saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Coca Cola Amatil Indonesia di Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020). Foto : Eno/Man

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai Coca Cola Amatil Indonesia ke depannya bisa menjadi proyek percontohan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk mencapai target penurunan emisi CO2 di sektor energi, termasuk energi listrik. Coca Cola Amatil Indonesia menggunakan instalasi panel surya atap di pabriknya untuk memenuhi kebutuhan energi.

 

“Ke depannya Coca Cola Amatil Indonesia ini akan menjadi suatu project percontohan pengembangan EBT, khususnya PLTS. Jadi bisa saja di industri-industri atau pabrik yang mungkin atapnya hanya seluas 20.000 m2 itu bisa diupayakan dibangun PLTS untuk pabrik tersebut. Ini bisa juga menjadi percontohan untuk daerah-daerah terpencil yang tidak masuk jaringan distribusi listrik,” ujar Ramson saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR RI ke Coca Cola Amatil Indonesia di Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (26/11/2020).

 

Pabrik Coca Cola Amatil Indonesia seluas 72.000 m2 menggunakan panel surya atap yang dapat menghasilkan 7,13 MW dengan dana investasi sebesar Rp 87 miliar untuk pembangunan PLTS. Solar PV rooftop atau yang lebih dikenal dengan PLTS atap yang dibangun Coca-Cola Amatil Indonesia merupakan PLTS atap yang terbesar di Asia Tenggara, terbesar kedua di Asia Pasifik dan bahkan terbesar keempat di dunia.

 

Dengan begitu, upaya yang dilakukan oleh Coca-Cola ini, sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan bauran EBT.“Kita sekarang sedang membahas ataupun memproses RUU Energi Baru Terbarukan. Itu salah satu yang tren global sekarang, yaitu perlunya penggunaan energi bersih atau EBT dan pengembangannya energi terbarukan di Indonesia yaitu PLTA, PLTPB, PLTM dan PLTS,” ujar Ramson.

 

Untuk saat ini, masih kata politisi Partai Gerindra itu, PLN masih memiliki PLTD sekitar 4000 unit yang masih menggunakan BBM di sekitar 2100 lebih lokasi di daerah-daerah terpencil. Ramson berharap PLTS bisa sebagai alternatif pengganti dari PLTD tersebut, karena biaya operasionalnya lebih rendah. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...