PT RNI Harus Punya ‘Roadmap’ yang Jelas Sebelum Jadi Holding BUMN Pangan

01-12-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta perbaikan dari sisi korporasi calon Holding BUMN klaster Pangan. Calon Perusahaan Holding BUMN Pangan yang dimaksud adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). BUMN tersebut akan memimpin seluruh perusahaan Negara yang bergerak di bidang pangan.

 

Oleh Kementerian BUMN, perusahaan ini digadang-gadang akan menjadi holding perusahaan pangan dengan perencanaan mendapat suntikan PMN sebesar Rp1 triliun di tahun 2021, yang akan digunakan untuk program sawah, pangan, dan perikanan. Serta akan dibangun banyak warehouse, cold storage dan pabrik es untuk perbaiki fasilitas logistik.

 

"Saya melihat, bila perusahaan Holding ini terealisasi, akan menjadi trobosan besar untuk memecah persoalan pangan yang hingga saat ini banyak terkendala berkaitan persoalan data, persoalan produksi, distribusi dan transit antar daerah," ucap Nevi dalam berita rilisnya, Selasa (1/12/2020).

 

Legislator asal Sumatera Barat II ini menekankan, efektifitas anggaran negara yang akan di gelontorkan ini sangat besar. Banyak masyarakat berharap, kekuatan alam negara kita ini dapat dikelola sehingga terbebas dari jeratan impor pangan. Ini semua bisa direalisasikan dengan kolaborasi pemerintah dan para petani kita di seluruh Indonesia saling bermitra dan bekerja sama untuk mewujudkannya.

 

Nevi juga mempertanyakan persoalan pengelolaan anggaran PT RNI, karena pada awal November 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 di depan DPR bahwa efektivitas PT RNI dalam melaksanakan fungsi pengendalian pengelolaan keuangan dan aset Tahun 2017 sampai dengan semester I Tahun 2019 kurang efektif.

 

"RNI harus membuktikan menampilkan roadmap jelas kepada publik akan kemana Holding pangan ini di bawa dan apa yang akan dihasilkan. Begitu pula berkaitan dengan pengelolaan anggaran harus mampu diperbaiki dari tahun sebelum-sebelumnya sehingga menjadi perusahaan yang efektif, efisien dan kontributif pada negara serta rakyat Indonesia," kata Nevi.

 

Selain itu, peran BULOG yang saat ini sangat strategis ketika ada BUMN pangan juga tak luput dari yang ia pertanyakan. Ia menyampaikan agar peran BULOG kembali ke asal yakni sebagai badan penyangga pangan yang khusus dan fokus membackup persoalan ketersediaan pangan. Bulog menjadi tangan pemerintah sebagai penyangga pangan, bukan sebagai perusahaan yang cari untung. Karena sebagai perusahaan yang mencari untung, akan diwakili oleh holding pangan.

 

"Saya berharap, Holding BUMN pangan ini dapat segera terealisasi dalam kondisi dan keadaan ideal baik secara visi, misi dan implementasi. Banyak mata melihat dan berharap, untuk kali ini, jangan sampai rencana ini berantakan. Efektifitas pengelolaan anggaran menjadi kunci sukses realisasi pembentukan BUMN pangan ini," pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...