Pemerintah Perlu Maksimalkan Sektor Energi

02-12-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (baju batik) saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020). Foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai potensi kekayaan alam Indonesia dalam bidang energi dan batu bara sangat besar. Untuk itu, pemerintah harus mampu memaksimalkan keuntungan tersebut dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk swasta agar dapat memberikan manfaat signifikan bagi negara dan masyarakat.

 

“Kita di Komisi VI sangat konsen dengan energi, sampai kami di sini membuat Panja BUMN energy. Potensi energi Indonesia sangat besar, baik itu di atas maupun bawah tanah. Tentu seluruh pihak harus bekerja sama agar memaksimalkan kelebihan ini,” kata Demer, sapaan akrabnya, saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

 

Ia menyampaikan, saat ini pengelolaan energi dan batu bara di Indonesia masih kurang maksimal, sebab masih banyaknya kesalahan-kesalahan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian untuk negara dan masyarakat.

 

“Tentu yang saya lihat disini pengelolaan energi masih kurang maksimal, ini menjadi tugas kita agar bisa memaksimalkan keuntungan tersebut, pemerintah dan pengusahan harus memiliki equality support agar memberikan manfaat bagi pengguna,” tutur politisi Fraksi Partai Golkar itu.

 

Ia menyebut, jika pemerintah dan pengusahan sudah saling mengerti bekerja sama dengan baik maka akan memberikan benefit yang lebih menguntungkan. “Kuncinya jika ingin untung, itu bekerja sama dengan baik saling mendukung. Jika sudah seperti ini (terjalin kerja sama) maka benefitnya akan bertambah,” pungkasnya. (tn/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...