Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Azka/Man

Ombudsman RI melaksanakan pendataan secara serentak pada 28-30 November 2020 untuk memantau penyaluran Alat Pelindung Diri (APD) oleh 31 KPU, baik kabupaten/kota, di antaranya KPU Kota Depok, KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kota Batam, KPU Kota Surabaya, dan KPU Kota Banjarmasin. Dari investigasi itu, didapati 72 persen atau 22 KPU kabupaten/kota belum menyalurkan APD secara tepat waku.

Merespon hasil investigasi Ombudsman itu, Wakil Ketua Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta kepada KPU RI dan KPUD agar mengedepankan ketepatan dalam persiapan sarana dan prasarana Pilkada Serentak 9 Desember 2020.

"Hari H tinggal hitungan hari. Laporan Ombudsman merupakan cermin adanya hal yang belum tuntas menghadapi pesta demokrasi. DPR memberikan perhatian untuk hal ini," terang pimpinan DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu, Jumat (4/12/2020).

Muncul kemungkinan, jumlah APD yang belum tersalurkan lebih besar dari hasil investigasi yang dilakukan. "Tentu saja, Ini menjadi alarm agar teman-teman di KPU segera mempercepat kinerja, agar APD bisa tersalurkan seluruhnya secara tepat waktu. Semangat kita, Pilkada ini mampu menjawab hak konstitusi. Tapi juga mengedepankan keselamatan jiwa," tegas Azis.

Politikus Partai Golkar ini menyarankan agar KPU RI khususnya Bawaslu melakukan pengawasan secara optimal dalam pengadaan logistik dan pendistribusian, termasuk memenuhi kekurangan kelengkapan APD yang belum tersalurkan kepada unsur PPK hingga PPS.

Pasalnya, data yang ditujukan Satgas Covid-19, per-Kamis (3/12/2020) jumlah kasus baru bertambah 8.369 orang. Ini merupakan rekor harian tertinggi sejak dilanda pandemi. Menurut data Kementerian Kesehatan, total kasus yang telah dikonfirmasi mencapai 557.877 orang dengan kasus aktif sebanyak 77.969 orang.

"Sekali lagi, kita berhadap Pilkada di tengah sebaran wabah ini, mampu kita tekan dengan sikap disiplin. Mentaati prokes sebagai wujud kepedulian terhadap sesama," pungkasnya. (es)