Komisi V DPR RI meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) untuk berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan turunnya pagu anggaran 2012 di Badan ini.

            Komisi V DPR memprihatinkan dalam RKA-KL 2012, Basarnas hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 971,72 miliar, dibandingkan tahun 2010 yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1,16 triliun.

            Hal ini disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Badan SAR Nasional dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Selasa (13/9) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Sujono.

            Anggota Komisi V dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati mengatakan, turunnya anggaran di badan ini jelas akan berdampak pada pengadaan-pengadaan peralatan-peralatan yang terkait dengan keselamatan.

            Padahal, kata Estu, di satu sisi masyarakat menginginkan Basarnas menjadi badan yang betul-betul dapat diandalkan dalam urusan penyelamatan.

            Sadarestuwati berharap Basarnas dapat segera mengkomunikasikan masalah penurunan ini dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas agar anggaran Basarnas dapat lebih meningkat lagi. Basarnas harus dapat meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa tugas-tugas yang diemban  ke depan jauh lebih berat dan perlu diperlengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang tugasnya.

            Sebagai contoh, Estu melihat masih banyak kapal-kapal Basarnas yang belum memenuhi persyaratan, khususnya untuk kecepatan. “Bagaimana Basarnas dapat bekerja maksimal kalau peralatan yang dimiliki belum memadai,” katanya.

            Senada dengan itu, Rendhy Lamadjido dari fraksi yang sama berharap ada perbaikan-perbaikan terhadap program di Badan ini. Menurut Rendhy, Basarnas masih kurang melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan. Basarnas dianggap belum bisa memanfaatkan situasi ini sebaik mungkin.

            Untuk itu dia meminta Basarnas lebih maju dalam persoalan-persoalan menganggarkan program dan program-program yang dibuat harus lebih jelas, Karena dia melihat dari tiga program yang dijabarkan Kepala Basarnas, dia belum melihat adanya perbaikan professional individu daripada tim Basarnas itu sendiri. “Padahal ini mutlak diperlukan,” katanya.

            Kepala Badan SAR Nasional Daryatmo membenarkan tahun 2011 Basarnas mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,16 triliun, sedang tahun 2012 hanya mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 971,72 miliar dari usulan Basarnas yang disampaikan Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,74 triliun.

            Dibandingkan dengan pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 971,72 miliar, maka terdapat kekurangan anggaran (backlog) sebesar Rp 776,17 miliar atau 44,4 persen.

            Terkait dengan adanya backlog tersebut, maka tahun 2012 Basarnas berusaha memaksimalkan alokasi anggaran yang tersedia guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana SAR untuk menunjang keberhasilan operasi SAR.

            Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2012 diantaranya adalah program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan, termasuk didalamnya pengadaan sarana dan prasarana SAR, pengadaan peralatan komunikasi SAR, penyelenggaraan Diklat SAR, dan penyelenggaraan latihan SAR.

Fokus Pertanian

            Sementara pada kesempatan yang sama, Sadarestuwati meminta kepada BMKG agar anggaran tahun 2012 difokuskan untuk program yang berkaitan dengan pertanian.

            Menurut Estu, hal ini penting dan mendesak sebab sekarang ini kita sedang dilanda musim kemarau yang panjang dan ini berdampak pada petani yang dikhawatirkan akan mengalami gagal panen akibat kekurngan air.

            Estu juga menambahkan, kita juga harus waspada terhadap ancaman kerawanan pangan, karena di seluruh daerah mengalami kegagalan panen. Untuk itulah sudah saatnya BMKG memfokuskan programnya dan menganggarkan untuk membangun sistem monitoring hujan otomatis (ARG) di setiap kabupaten dan pelaksanaan SLI di daerah sentra pangan. (tt)