Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus meningkatkan kemampuan dan saling bekerjasama dalam penanganan dan pencegahan tindak terorisme. Demikian terungkap dalam Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Provinsi Bali, saat mengunjungi Markas Polisi Daerah (Mapolda) Bali, Rabu (14/1). Menurut Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Permadi, Bali sangat berpotensi untuk dijadikan target teroris. Selain Pulau Bali sebagai obyek wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan sering dijadikan tempat pelaksanaan acara kenegaraan dan Internasional. Permadi mengatakan perlunya keseriusan dalam penangan keamanan, dan mecegahan tindak pidana teririsme. Sehingga perlunya koordinasi dan kerjasama antara Polri dan TNI. Namun Dia menyayangkan belum ada peraturan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan Bantuan TNI ke Polri atau sebaliknya. “Di Bali harus adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri dan TNI dalam penanganan terorisme,” katanya. Selain itu, Permadi mengingatkan kewaspadaan terhadap potensi teror, yang dapat menghancurkan Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI. Hal senada disampaikan Anggota Dewan lainnya Anhar dari Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR). Perlu payung hukum pelaksanaan TNI dalam melakukan antisipasi yang terkait dengan tindak pidana terorisme. Karena menurutnya hal itu sanggat terkait dengan mekanisme pelaksanaan dan anggaran. Kapolda Bali Irjen Pol T. Ashikin Husein menyampaikan telah ada mekanisme dalam pelaksanaan penanganan terorime. Selain itu, dia mengatakan Polri dan TNI sering melakukan latihan bersama, sehingga dapat tercipta kerjasama dan koordinasi yang baik. Ashikin menjelaskan Pulau Bali telah dilengkapi oleh CCTV disejumlah tempat strategis, yang dipantau pada call center di Mapolda Bali. Selain itu, Polda akan terus meningkatkan kemampuan untuk menjaga keamanan Pulau Bali. (as)