Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengharapkan peringatan Hari Nusantara di tengah pandemi Covid-19 dapat dijadikan momentum dalam memberdayakan potensi bahari yang dimiliki Bangsa Indonesia dalam meningkatkan dan pemulihan ekonomi nasional. Azis menjelaskan, potensi sumber daya kelautan Indonesia hampir senilai Rp3.000 triliun/ tahun yang belum tergarap secara maksimal.

 
“Potensi alam dari hasil laut belum dilihat sebagai sumber pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan pemecah masalah kemiskinan. Hal ini menjadi momentum akan penguatan potensi wawasan dalam memperingati Hari Nusantara yang jatuh setiap tanggal 13 Desember diamanatkan melalui Keppres Nomor 126 Tahun 2001,” ujar Azis dalam press release yang diterima Parlementeria, Minggu (13/12/2020).
 
Azis mengungkapkan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap perairan antar-pulau yang masuk ke dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Konvensi Hukum Laut 1982 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985, yang memiliki ZEE 200 mil laut dan lebar laut teritorial 12 mil. Selain itu, antara pulau yang satu dengan pulau lainnya tidak ada perairan bebas atau perairan internasional. 

"Dimana konsep archipelago states telah diperjuangkan sejak 1957 sebagai Deklarasi Djuanda dan diperjuangkan oleh Menlu Mochtar Kusumaatmadja menjadi Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, serta penguatan kewilayahan laut Indonesia melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan,” jelas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut. 
 
Azis menyampaikan, implementasi wawasan Nusantara adalah dengan memperhatikan prinsip politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Dimana, dalam menghadapi perkembangan geopolitik juga diupayakan tata kelola hubungan internasional negara-negara di Asia Pasifik dan upaya memantapkan Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia.
 
"Upaya ini merupakan sebuah upaya kita dalam menggalakkan kemampuan bangsa menuju Indonesia maju dan mandiri serta menciptakan bangsa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia dalam mencapai tujuan pembangunan nasional,” tutup Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu. (pun/sf)