Dukung Wisata Danau Toba, HIN dan AP II Diminta Maksimal Susun Rencana Pengembangan

16-12-2020 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan PT. HIN dan PT. Angkasa Pura II, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (15/12/2020).  Foto: Chasbi/FTR

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung meminta Kementerian BUMN, dalam hal ini PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau PT HIN dan PT Angkasa Pura II (Persero) dalam mendukung berbagai potensi wisata Danau Toba di Sumatera Utara, untuk lebih maksimal dalam membuat rencana desain pengembangan ke depan. Menurutnya, desain yang dibuat harus bisa memiliki pandangan 10 sampai 20 tahun yang akan datang. 

 

“Kami minta kepada PT. HIN dan PT. Angkasa Pura II kalau membuat desain plan jangan yang lima tahun lagi harus revisi, menurut saya desain plan yang dibuat harus bisa memiliki pandangan 10 sampai 20 tahun ke depan,” kata Martin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (15/12/2020). 

 

Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menilai dalam paparan HIN dan AP II belum menggambarkan seutuhnya berbagai rencana yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. “Karena sejauh ini kami lihat banyak pembangunan yang tanggung, seiring berjalannya waktu maka nantinya akan harus dirombak lagi, seperti permasalahan lahan, konstruksi dan lain sebagainya,” tambah Martin. 

 

Pasalnya, Danau Toba yang dikunjungi Komisi VI DPR tersebut sudah masuk dalam destinasi super prioritas dan sudah masuk dalam program pemerintah pusat. BUMN yang sudah hadir di dalam pengembangan Danau Toba tersebut harus mengembangkan aktifitas bisnis di dalamnya secara maksimal.

 

“Tentunya kami ingin berikan dukungan dan perhatian terhadap Danau Toba ini karena Danau Toba ini merupakan salah satu danau terbesar kedua di dunia, kita harus bangga memiliki objek wisata yang luar biasa ini,” ungkap legislator dapil Sumatera Utara II itu. 

 

Masukan tersebut diberikan, agar HIN dan AP II dapat menyusun program ke depan dengan percaya diri. “Tentunya kami akan berikan dukungan politik. Jsadi setelah pandemi ini berakhir Danau Toba telah siap dalam berbagai hal. Jangan hanya pihak swasta yang mendapat berkah dari Danau Toba tetapi pihak BUMN pun harus mendapatkannya,” tutup Martin. (cas/sof)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...