Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan saat mengikuti pertemuan antara Komisi I DPR dengan Panglima Divisi Infanteri (Divif) 2 Kostrad beserta jajarannya di Markas Divif 2 Kostrad, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Foto : Tasya/Man

Anggota Komisi I DPR RI Sturman Panjaitan menyoroti kesejahteraan prajurit TNI yang terbilang masih terbilang lebih rendah daripada satuan lainnya, salah satunya anggaran untuk operasional. Untuk itu ia berjanji siap memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti pertemuan antara Komisi I DPR dengan Panglima Divisi Infanteri (Divif) 2 Kostrad beserta jajarannya di Markas Divif 2 Kostrad, Kota Malang, Jawa Timur, Senin (14/12/2020). Menurut Sturman anggaran operasional prajurit TNI sangat kecil dibanding satuan lainnya yang ditugaskan di wilayah yang sama.

“Berapa itu pak (uang makan)? Yang jelas ini di bawah 100 ribu per hari setau saya. Padahal, makan di Papua seperti di Jayawijaya itu sekali makan 70 ribu. Nah, anehnya satuan lain itu yang bertugas di Papua bisa Rp300 ribu per hari dan itu mitra kerjanya Komisi I DPR juga. Bayangkan Rp68 ribu satu hari, sementara air mineral harganya 50 ribu disana,” ungkap Sturman.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan inipun menyayangkan kondisi tersebut. Sebab, menurutnya prajurit akan sulit bekerja secara profesional jika kesejahteraannya terabaikan. Karenanya, ia menyampaikan bahwa Komisi I DPR akan terus memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI. Sehingga, TNI dapat semakin profesional dan dicintai rakyat seperti yang diharapkan. 

“Kita yang di Komisi I ini perlu memperjuangkan ini. Padahal, kita kemarin sudah ke Kodam Cendrawasih ini sama masalahnya. Sementara, satuan lain itu bisa lebih dari itu. Nah ini kemarin yang kita samakan persepsi kita tentang bagaimana pengoperasian termasuk juga tadi salah satu yang harus kita diskusikan,” tegasnya.

Selain itu, Sturman yang juga menjabat Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengatakan perlunya kejelasan tugas TNI yang berkaitan dengan operasi militer dan operasi selain militer. Ia menginginkan agar dalam menjalankan tugasnya sesuai UU Nomor 34 tahun 2004, TNI bisa diterjunkan secara langsung dan tidak hanya diterjunkan jika satuan lain tidak mampu menuntaskan masalah.

“Karena saya juga ada di Badan Legislasi, saya juga akan memperjuangkan bagaimana tugas-tugas dari UU No. 34 tahun 2004. Jangan sampai TNI itu hanya sebagai pemadam kebakaran. Ini yang agak sulit menurut saya. Akhirnya apa? setelah yang lain tidak mampu, baru TNI dikeluarkan,” jelas Sturman.

Politisi dapil Kepri inipun mengatakan Komisi I DPR sebagai mitra dari TNI akan mengupayakan yang terbaik. Karena Ia menyadari di masa depan prajurit-prajuti TNI harus memiliki kehidupan yang sejahtera. (nap/er)