Komisi V DPR RI mendukung tambahan anggaran sekurang-kurangnya Rp 5,3 triliun untuk program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(RAPBN) 2012.

            Tambahan ini akan digunakan untuk program prioritas antara lain Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), peningkatan kapasitas air baku, jaringan irigasi, pengendalian banjir, peningkatan konektivitas pantai Barat Sumatera dan pantai Selatan Jawa, air bersih Ibu Kota Kecamatan (IKK), percepatan penyelesaian RTRW dan peningkatan kompetensi SDM Jasa Konstruksi.

            Demikian salah satu kesimpulan rapat yang disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (15/9) di gedung DPR.

            Pada kesimpulan yang lain, Komisi V DPR juga mendukung Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan tenaga ahli konsultan, khususnya konsultan pengawas dalam rangka peningkatan mutu konstruksi.

            Terkait realisasi penyerapan APBN 2011 di kementerian ini, Komisi V DPR mendesak Kementerian PU untuk melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran pada APBN 2011 dan menyampaikan secara terpisah penyerapan anggaran terhadap belanja barang, modal, dan pegawai. Sampai 15 September 2011 realisasi fisik mencapai sebesar 45,13 persen dan realisasi keuangan sebesar 40,10 persen.      

            Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Agoes Widjanarko mengatakan, prioritas alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2012 untuk kegiatan antara lain, PNPM, dukungan pengembangan 6 (enam) koridor ekonomi dan penguatan konektivitas nasional, dukungan penyediaan air bersih untuk rakyat dan dukungan peningkatan kehidupan masyarakat miskin pinggir perkotaan (sebagai bagian program penguatan penanggulangan kemiskinan).

            Selain itu, alokasi dana tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan utama guna mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur eksisting diantaranya untuk operasi dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi dan penanganan kerusakan infrastruktur dampak pasca bencana alam.

            Selain itu, kata Agoes, juga untuk pekerjaan lanjutan/committed project serta rounding up (penyelesaian) pekerjaan dan pengembangan/pembangunan infrastruktur baru.

Total kebutuhan pagu anggaran tahun 2012 sebesar lebih kurang Rp 66,4 triliun. Sedangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun akan dialokasikan untuk sumber daya air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Badan Pembinaan Konstruksi.

Sumber daya air untuk peningkatan kapasitas air baku, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan program pengendalian banker, lahar Gunung Merapi, pengaman pantai. Tambahan pada Direjen Bina Marga untuk kegiatan penanganan jalan lintas mendukung enam koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Sementara Cipta Karya untuk program air minum dan pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan. Penambahan di Direktorat Penataan Ruang untuk kegiatan penyelesaian RTRW Pulau Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan fasilitasi percepatan di 113 RTRW kabupaten/kota.   

Sedang usulan tambahan pada Badan Pembinaan Konstruksi untuk pembinaan usaha dan kelembagaan fasilitasi Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) serta kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi. (tt)