FKB mendesak pemerintah memprioritaskan program yang berpihak kepada rakyat miskin.   “Tentu kita harus menyesuaikan semua program yang diarahkan untuk rakyat miskin,” jelas Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding saat ditemui tim parle usai Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, di Gedung Nusantara II DPR, baru-baru ini.

Karding mengatakan, indikator terutama pengurangan kemiskinan dan pengangguran ini menjadi topik kita. Kebetulan Komisi VIII bermitra dengan kementerian sosial dimana ada program-program pemberdayaan masyarakat, ada Undang-Undang tentang Fakir Miskin. “Ini akan segera kita pacu dan kita creat program-program yang memang bisa ikut membantu upaya-upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan,” paparnya.  

Menurut Karding, programnya sudah dibuat. Kalau penanganan fakir miskin ada program Kube, bantuan rumah tidak layak huni, program keluarga harapan (PKH) yang nilainya Rp 1 triliyun lebih yang selama ini evaluasi kami relatif sangat membantu. 

Karding menambahkan, Komisi VIII DPR sudah mengetok dua pagu sementara yaitu pagu sementara untuk Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Terkait dengan masalah rumah singgah anak jalanan atau anak terlantar, politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, rumah singgah itu harus dipertahankan karena manfaatnya besar sekali untuk anak jalanan atau anak terlantar. Karding memberi contoh, anak jalanan atau anak terlantar dapat belajar tulis dan membaca maupun belajar ketrampilan sehingga dapat berdaya guna bagi orang lain dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai sesuai dengan harapan, tuturnya.

“Kementerian Sosial ‘kan memang hanya menangani permakanannya. Jadi penanganan permakanannya ditambah untuk anak jalanan atau anak terlantar, kalau perlu ditambah anggarannya,” tegasnya.  

 Karding berharap, mudah-mudahan di tahun 2012 nanti sudah tidak ada lagi anak  jalanan atau anak terlantar seperti gembel dan pengemis. “Janji Kementerian Sosial ini harus kita support,” imbuhnya.(iw)/foto:iw/parle.