Tim Pengawas Century mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan bailiout Century secara hukum maupun politis.

"Kita mengharapkan persoalan Century bisa segera dituntaskan apalagi keputusan paripurna sudah ditetapkan tahun lalu, itu yang kita tantang penyelesaiannya oleh KPK,"jelas Politisi dari Fraksi PAN Chandra Wijaya, saat konferensi pers di Gedung DPR, Rabu, (21/9).

Menurutnya, KPK itu dibentuk sebagai supervisi tugas kejaksaan dan kepolisian. "Kita melihat  adanya  pembiaran KPK terhadap kasus Century.  Hal-hal kecil diteruskan Pengadilan sementara terkait substansi oknum penyelenggara negara ini tidak diproses,"terangnya.

Dia mengatakan, KPK seharusnya menegur dan bekerjasama dengan kejaksaan maupun kepolisian dan tidak berlindung di UU KPK.

Chandra mencontohkan, dibentuknya Perpres terkait Sea Games seperti halnya kasus Century. Pemerintah tidak tegas diawal sehingga mengambil keputusan sapu jagat sama dengan keputusan Bailout Century.

Sementara pengamat politik dari UI Boni Hargen mengatakan persoalan korupsi politik di Indonesia sudah sistemik. Karena itu, lanjutnya, sebagai rakyat kita memang menginginkan terbentuknya institusi yang kuat dan kredibel.

"Bicara pemberantasan korupsi merupakan persoalan  persoalan sistem artinya tidak mungkin KPK optimal jika sistem seperti sekarang,"jelasnya.

Menurutnya, Indonesia butuh figur yang kuat sehingga mampu memberikan penjelasan kongkret  atas rapuhnya penegakan hukum dalam proses  bernegara saat ini.

Dia menambahkan, Komisi III harus dapat mengontrol KPK terkait kinerja dan transparansi lembaga itu. "Terkait Pencalonan Ketua KPK  harus berbasis integritas,"tandasnya.

Boni mengatakan, Di sistem kepresidenan juga terjadi korupsi karena selama ini memang masih tertutup dibandingkan dengan lembaga legislatif.

"KPK harus punya suatu konsep jika tidak hanya mencopot satu atau dua orang yang tidak penting itu.  Selain itu, Kementerian yang basah pasti jadi sumber uang kalau tidak setor tentu akan di reshufle,"jelasnya. (si)