Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima ketika memimpin rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN dan Dirut Bio Farma di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Foto : Azka/Man

Komisi VI DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir membuat data akurat mengenai orang-orang yang terpapar Covid-19 untuk mempermudah prioritas penerima vaksin. Selama ini tidak ada data yang jelas terkait orang terpapar atau kematian seseorang apakah murni karena Covid-19 ataupun memiliki riwayat penyakit lainnya.

Sejauh ini memang penyebaran Covid-19 masih sangat meningkat di Indonesia. Untuk itu Komisi VI meminta Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk segera melakukan pendataan secara komprehensif. Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima, apabila hal tersebut sudah jelas, maka data penerima vaksin akan bisa disesuaikan dan diprioritaskan pada yang membutuhkan.

“Nanti akan terlihat vaksin yang 3 juta mau kemana dulu. Ada hipertensi jantung diabetes dan juga lainnya. Juga jumlah orang yang sembuh dari Covid. Ini yang saya kira penting, karena kita akan tahu placement yang diutamakan secara bertahap,” ujar Aria ketika memimpin rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN dan Dirut Bio Farma di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, dengan adanya data mengenai alasan orang terpapar virus maka ia meyakini pemerintah dan DPR akan dapat menentukan kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan Covid-19. Langkah yang dimaksudkannya adalah untuk menentukan prioritas dari distribusi dan jumlah vaksin yang pengadaannya masih sangat terbatas.

“Nah ini supaya nanti ada argumentasi-argumentasi kenapa distribusi yang diprioritaskan adalah kelompok-kelompok yang rentan terhadap adanya penularan-penularan ini. Sehingga kemudian tidak asal distribusikan yang tentunya akan memenuhi kredit,” terang politisi dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Aria mengatakan dirinya bersama Anggota Komisi VI DPR RI lainnya terus mendukung upaya Kementerian BUMN mengakhiri pandemi yang sudah hampir satu tahun melanda Indonesia dan meluluhlantakkan sektor-sektor perekonomian. “Maka perlu ada satu dukungan politik yang sangat kuat. Kita Komisi VI tetap akan memberikan dukungan itu,” tukasnya. (er/es)