Anggota DPR Desak PLN Jaga Stabilitas Operasi Ketenagalistrikan

27-01-2021 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Rizka/nvl

 

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak PT PLN (Persero) untuk menjaga stabilitas operasi ketenagalistrikan bagi masyarakat, meskipun harga batu bara internasional naik. Mulyanto menolak kenaikan harga batu bara dijadikan alasan bagi PLN untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir hingga Maret 2021.

 

"Kenaikan harga batu bara internasional terdongkrak naik, tentu akan diikuti dengan kenaikan HBA (harga batu bara acuan), yang diterbitkan pemerintah. Sudah barang tentu PLN akan mengacu pada HBA. Ini kita pahami bersama. Namun apakah kenaikan HBA akan langsung berdampak pada pemadaman bergilir?” jelas Mulyanto dalam siaran persnya, Rabu (27/1/2021).

 

Dalam rapat Panja Listrik beberapa waktu lalu, dirinya tidak melihat adanya keluhan PLN atas kondisi tersebut (pemadaman bergilir dikarenakan kenaikan harga batu bara internasional). Ia mengungkapkan, kebijakan pemadaman listrik bergilir ini biasanya dilakukan karena faktor kekurangan pasokan, perbaikan dan perawatan, serta kalau ada keperluan lain yang mendesak.

 

"Dalam rapat Panja waktu itu PLN tidak menyebut akan melakukan pemadaman listrik bergilir kalau harga batu bara naik. Karena itu kami minta PLN tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai isu pemadaman listrik secara bergilir terus berkembang di saat masyarakat masih kesulitan akibat pandemi Covid-19," tegasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menetapkan harga batu bara acuan per-Januari 2021 menjadi 75,84 dolar Amerika Serikat per ton. HBA Januari 2021 ini naik 16,19 dolar Amerika Serikat per ton atau naik 27,14 persen dibanding harga Desember 2020 yang masih berada di level 59,65 dolar Amerika Serikat per ton.

 

"Kenaikan harga batu bara ini pasti akan mempengaruhi besaran harga dan kapasitas produksi listrik. Namun kami minta kepada PLN untuk melakukan upaya efisiensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal," tandasnya. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...