Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewas LPP TVRI dan RRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi I DPR RI Junico BP Siahaan mendorong Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) segera mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu menerapkan teknologi digital. 

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirut dan Dewas LPP TVRI dan RRI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Rapat tersebut membahas capaian kinerja dan realisasi anggaran TVRI dan RRI Tahun 2020.

“Sama dengan RRI, akan ada banyak keperluan sumber daya manusia ke depannya. Mungkin di tahun 2022 akan lebih banyak lagi yang pensiun. Nah, ini kita perlu juga sama-sama bicara mengenai SDM yang cakap digital, karena ke depan tantangannya akan sangat berbeda TV zaman dulu dengan TV jaman sekarang," papar Nico, sapaan akrabnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, baik TVRI maupun RRI saat ini butuh penyegaran SDM, mengingat sebagian besar pegawainya telah berusia dan memasuki masa pensiun. Sedangkan TVRI dan RRI merupakan industri kreatif yang perkembangannya harus cepat mengikuti kemajuan teknologi dan zaman.

Di samping itu, kehadiran layanan Over The Top (OTT) di era digital telah menimbulkan disrupsi. Sehingga di era digital, setiap perusahaan harus mampu beradaptasi dengan melakukan penetrasi yang berbeda. Terlebih lagi, pasar pengguna sangat besar di Indonesia.

Ia mengatakan media era digital sangat berbeda dengan media konvensional. Jika dulu khalayak disuguhkan konten, sebaliknya platform OTT menyiapkan Video on Demand Service atau sesuai dengan kebutuhan khalayak. Karena itu, diperlukan adaptasi dan perubahan budaya sesuai dengan perkembangan teknologi.

“Enggak bisa dengan gaya-gaya lama. Memang masih banyak penonton TV analog dan mainstream, tapi ke depannya akan bergerak. Saya yakin ini semuanya akan bergerak menuju generasi digital yang tidak hanya menyaksikan dan bisa memilih," ungkap legislator dapil Jawa Barat I itu.

“Kalau dulu kan TV cuma TVRI, (kemudian) muncul TV swasta. Kalau sekarang ini kan semua orang bisa milih mau nonton apa, kapan dan dimana. Artinya pasti penetrasi pasarnya akan sangat berbeda, ini juga perlu tenaga-tenaga muda. Nah, saya belum melihat ada  belum SDM TVRI maupun RRI yang sepertinya mumpuni dan siap menghadapi perubahan budaya cara menikmati media ke depan,” kritik Nico.

Kendati demikian, dalam Rapat Kerja pertama Komisi I dengan Dewas dan Direksi TVRI yang baru ini Nico memberikan apresiasi atas kinerja dan capaian TVRI.  "Saya rasa tugasnya memang agak berat, begitu mulai langsung pandemic, tapi saya lihat capaiannya oke. Ada beberapa hal yang bisa dijelaskan di sini, mungkin sisa manajemen yang lama yaitu konsolidasi internal TVRI," kata Nico.

Menurut Nico, konsolidasi internal di TVRI penting untuk pembenahan TVRI sebagai LPP yang mandiri dan professional ke depannya. Dirinya juga menyinggung tunggakan pembayaran utang TVRI terhadap Mola TV atau Liga Inggris yang diketahui menjadi salah satu catatan kisruh antara Dewas dan Direktur Utama TVRI periode sebelumnya. Ia berharap, poin yang menjadi catatan kisruh antara Dewas dan Direksi TVRI periode lalu sudah terselesaikan. (ann/sf)